Umum

Ribuan ASN Cirebon Masuk Dalam DTKS, Dinsos : Kami Sedang Faktualisasi Siapa Saja Yang Menerima

Published

4 tahun ago

23 November 2021

CIAYUMAJAKUNING.ID – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cirebon masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu ditemukan setelah Dinas Sosial (Dinsos) melakukan verifikasi dan validasi (Verval) mencari faktualisasi pada data DTKS.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan verval pada DTKS dan masih melakukan konfirmasi ke instansi yang terkait soal adanya dugaan ASN yang menerima bantuan sosial.

“Jangan sampai ada kekeliruan walaupun sudah tercatat di DTKS, karena kami masih melakukan pendataan siapa saja ASN yang menerima bantuan sosial,” ungkap Iis saat diyemui dikantornya, Selasa (23/11/2021).

Dirinya juga tidak mengerti data itu bisa masuk dalam DTKS, dirinya menduga data tersebut masuk melalui sapa warga sebagai program bantuan Gubernur Provinsi Jabar maka perlu dilakukan verval agar jumlah yang masuk dalam DTKS bisa dipastikan.

“Belum tentu yang masuk DTKS menerima bansos bahkan ada yang berhak tidak dapat bansos dan tidak berhak mendapatkan bansos,” tegas Iis.

Bilamana ada yang menerima bansos, sambung Iis, maka ASN yang menerima diwajibkan mengembalikan hanya saja dirinya mempertanyakan mekanisme pengembaliannya seperti apa.

“Kemungkinan ada saja yang menerima namun harus pasti dulu siapa aja yang nerima, bilamana data sudah fix maka kedepan diusulkan data tersebut minta di hapus oleh pusdatin,” ungkap Iis.

Pihaknya sampai sejauh ini masih memastikan dari hasil penelusuran DTKS tersebut terkait penerimaan bansos.

“Sampai sejauh ini kami masih bekerja untuk mengetahui faktualitas dari hasil DTKS yang berhasil dihimpun soal ASN untuk mengetahui siapa saja yang menerima bansos, kami berharap minggu ini bisa selesai,” ujar Iis.

Dari data yang berhasil dihimpun jumlah ASN yang masuk dalam DTKS sebanyak 2.103 KK, pegawai BUMD 115 KK, Dokter 33 KK, anggota DPRD sebanyak 5 KK, karyawan BUMN sebanyak 603 KK, kepala desa 83 KK, Polri 278 KK, TNI 278 KK.