CIAYUMAJAKUNING.ID – Menyikapi peredaran kelangkaan minyak goreng Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) menggelar pasar murah di tiga lokasi yakni di Kecamatan Sumber, Kelurahan Babakan dan Kecamatan Lemahabang.
Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih menuturkan, tujuan pemerintah mengadakan operasi pasar murah karena saat ini keberadaan minyak goreng sedang mengalami kelangkaan.
“Tujuan operasi pasar murah ini untuk memberikan minyak subsidi pada masyarakat ditengah kelangkaan minyak dan pemerintah hadir untuk memberikan minyak goreng sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi),” bebernya, Rabu (23/2/2022).
Pada pelaksanaan operasi pasar murah kali ini, pemerintah menyediakan minyak goreng sebanyak 10.000 liter.
“Dengan adanya agenda ini kami harap masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan minyak goreng,” jelasnya.
Kegiatan ini dapat terselenggara karena adanya bantuan dari Bulog yang menyalurkan minyak goreng sesuai dengan HET sebesar Rp 14.000 per liter.
Masyarakat pun dibatasi pembeliannya hanya bisa membeli minyak goreng sebanyak 2 liter untuk satu orang.
“Masyarakat jangan panic buying dan saya berharap kepada seluruh tempat yang menjual minyak goreng untuk bisa membatasi pembelian minyak goreng,” kata dia.
Kedepan kata dia, nanti pemerintah Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan minyak curah. Nantinya minyak goreng itu akan disebar di tiga pasar yakni Pasar Sumber, Pasar Palimanan dan Pasar Ciledug.
“satu titik pasar akan diberikan jatah 6.000 liter nanti masyarakat beli dengan harga Rp 10.500 per liter,” ungkapnya.
Sementara itu salah satu warga Sri Mulyani asal Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber merasa sangat terbantukan karena harga minyak goreng masih tinggi.
“Alhamdulillah sangat terbantukan dengan adanya pasar murah ini, karena dimana-mana minyak goreng sudah jarang,” ucapnya.
Meskipun hanya 2 liter dalam kegiatan operasi pasar murah ini, dirinya mengapresiasi kegiatan semacam ini ditengah kelangkaan minyak goreng.
“Pemerintah harus bisa menormalkan kembali keberadaan minyak goreng, apalagi bentar lagi bulan puasa,” bebernya.
