Umum

KPU Kabupaten Cirebon Mulai Lakukan Verifikasi Parpol Non Parlemen Threshold

Published

3 tahun ago

16 Oktober 2022

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mulai hari ini melaksanakan verifikasi faktual terhadap 9 partai politik yang tidak masuk dalam parlemen threshold DPR RI.

KPU Kabupaten Cirebon pun melepas petugas verifikasi faktual parpol di kantor KPU di Jalan Raya Raden Dewi Sartika No.100, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi menuturkan, mulai hari ini pihaknya melaksanakan verifikasi faktual partai politik ke 7 partai yang tidak masuk kedalam parlemen threshold sebesar 4 persen.

“Jadi sesuai jadwal verifikasi faktual partai politik mulai tanggal 15 Oktober sampai 4 november 2022 kami melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang tidak memenuhi parmelen threshold sebesar 4 persen,” ungkapnya, Minggu (16/10/2022).

Kegiatan dikatakannya, sebagai bentuk dari tindak lanjut sesuai dengan aturan partai politik harus membuktikan terhadap kepengurusan keanggotaaan dan SK yang sudah dimasukan ke dalam sipol sebagai keanggota partai politik.

“Verifikasi faktual ini soal kepengurusan kemudian status kantor terutama soal keberadaan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) termasuk keterwakilan perempuan 30 persen, Dokumen kontrak kesekretariatan pun harus dimasukan dengan keterangan sampai akhir tahapan pemilu untuk parpol yang belum punya kantor kesekretariatan,” jelasnya.

Dari hasil verifikasi faktual ini, lanjut dia, kemudian akan disesuaikan dengan mekanisme. Apabila ditemukan kekurangan maka parpol dimintanya untuk segera melakukan perbaikan sampai dengan 14 desember 2022.

“Dari hasil ini nantinya akan ditetapkan dan diumumkan sekaligus penentuan nomor urut sebagai peserta pemilu 2024,” ungkapnya.

Dari 7 partai yang hari ini dilakukan verifikasi faktual diantaranya Partai Umat, Gelora, PSI, Partai Buruh, PKN, Garuda, dan PBB. Sementara untuk Perindo dan Hanura pihaknya masih menunggu proses verifikasi faktual yang masih dilakukan oleh KPU RI kepada DPP kedua partai tersebut.

“Ketika proses verifikasi faktual di tingkat DPP kedua partai itu memenuhi syarat maka kami akan segera melakukan verifikasi faktua di tingkat Kabupaten,” jelas Sopidi. ***