Umum

Berbagai Macam Pola Komunikasi Politik Menuju Tahun Politik 2024

Published

2 tahun ago

4 Desember 2022

CIAYUMAJAKUNING.ID – Tahun 2024 akan menjadi event kontestasi politik serentak di seluruh Indonesia, sementara para petinggi partai politik dari pusat hingga daerah mulai menghidupkan kembali roda kepartaian meliputi perencanaan, persiapan, hingga menuju pelaksanaan tahun 2024.

Disamping itu para partai politik melakukan komunikasi politik untuk mencari koalisi agar memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun itu, akan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang aka dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diseluruh Indonesia. Oleh karenanya komunikasi politik terus dilakukan guna menarik dukungan positif dari berbagai kalangan.

Pada dasarnya bentuk komunikasi politik berkaitan untuk pembentukan citra dan opini publik yang positif. Hal ini, dapat dikaitkan dengan upaya memenangkan pemilu guna memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan di lembaga legislatif atau eksekutif.

Sehingga dapat membuat kebijakan politik yang sesuai dengan visi misi dan program politik para komunikator, khususnya politisi dan partai politik. Komunikasi politik adalah suatu keseluruhan keputusan secara kondisional mengenai tindakan yang sedang berjalan, Hal ini guna mencapai tujuan politik di masa yang akan datang. Keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik adalah (1) merawat ketokohan dan kelembagaan; (2) menciptakan kebersamaan; dan (4) membangun konsensus (Alfiyani, 2018). Terkhusus di wilayah Kabupaten Cirebon para pemimpin partai politik mulai membuka diri untuk berkoalisi menuju Pilkada Serentak 2024 pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, selain itu terus melakukan berbagai upaya demi menarik dukungan dan simpati publik.

Pertama, mengenai merawat ketokohan dan kelembagaan artinya komunikasi politik yang sedang berlangsung berpengaruh kepada pesan politik hingga pada siapa tokoh politiknya. Baru-baru ini Isu menduetkan antar tokoh partai menjadi komunikasi politik yang sering dilakukan menjelang kontestasi politik.

Dari isu tersebut meliputi: Wahyu Tjiptaningsih (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Cirebon) dan Teguh Rusiana Merdeka (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon). Isu tersebut disambut sangat baik oleh para elit politik partai Golkar Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, Junaedi (Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Cirebon) dan Wahyu Tjiptaningsih (Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten Cirebon), isu tersebut juga disambut baik oleh politisi partai PKS Kabupaten Cirebon.

Bukan hanya itu nama tokoh lainnya adalah Mustamid (Ketua DPD partai Berkarya Kabupaten Cirebon) masuk dalam memeriahkan kontestasi politik lokal. Selain itu, nama seorang publik figur dalam kontestasi politik sering terjadi diberbagai daerah seperti halnya Charly Van Houten (Musisi) dan Ustad Ujang Bustomi (pimpinan Padepokan Anti Galau dan youtuber). Hal tersebut akan menimbulkan perbincangan yang menarik.

Sementara itu, lebih menarik lagi ialah komunikasi politik internal DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon mengusung SALUT yaitu Satori (Kader Partai NasDem) – Lutfi (Kader Partai PKB) untuk maju dalam Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Namun, Saan Mustafa (Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat) malah memberikan restu kepada Asep Zaenudin Budiman (Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon) menjadi Calon Bupati Cirebon tahun 2024.

Hal ini menjadi perbincangan diberbagai media digital terkait restu yang diberikan tersebut. Komunikasi politik mengenai ketokohan politik dalam kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, masih di warnai isu-isu kandidat yang seru untuk melengkapi perbincangan di warung kopi.

Kedua, menciptakan kebersamaan antara politisi dan masyarakat dengan mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofili (Kesamaan Derajat) sehingga komunikator politik dapat memberikan empati.

Homofili dan empati merupakan salah satu syarat untuk membangun dan merawat ketokohan politikus, aktivis, dan profesional sebagai komunikator politik. Sementara itu, Heriyanto (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon) bahwa kandidat yang akan di dorong untuk Pilkada Serentak tahun 2024 sudah disiapkan.

Untuk itu, DPC partai Demokrat memberikan ciri-ciri antara lain putra daerah dan mengetahui permasalahan di Kabupaten Cirebon. Selain itu, DPD partai PKS Kabupaten Cirebon memiliki kategori dalam mengusung kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024 ialah tokoh yang dipandang mempunyai kompetensi dan berintegritas untuk menjadi pemimpin Kabupaten Cirebon di periode mendatang.

Bukan hanya itu, Teguh Rusiana Merdeka (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon), sedang menyiapkan kandidat menuju Pilkada Serentak tahun 2024, Namun partai Golkar lebih memilih sikap berkolaborasi dengan semua partai politik di daerah. Dari beberapa sinyal yang diberikan oleh elit partai tersebut bahwa mereka membuka diri untuk bisa berkolaborasi atau berkoalisi agar mendapatkan pengaruh positif dari partai lain ataupun masyarakat.

Ketiga, membangun konsensus baik antara politisi satu partai dan politisi di tengan partai lain. Hal tersebut terjadi baik melalui rapat dan persidangan maupun lobi dengan model komunikasi interaktif. Adapun itu, Nana Kencanawati (Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon) mengklaim bahwa untuk menghadapi Pilkada Serentak tahun 2024 partai Gerindra mempunyai strategi tersendiri. Namun, komunikasi terus dilakukan baik internal partai maupun eksternal partai.

Sementara itu, Junaedi (Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon) mengklaim bahwa sudah menjalin komunikasi dengan semua pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Cirebon untuk berbicara khusus mengenai Pilkada Serentak tahun 2024. Adapun itu, partai PKS Kabupaten Cirebon disinyalin akan berkoalisi dengan PDI-P Kabupaten Cirebon yaitu Junaedi-Ayu.

Kemudian, DPC PDI-P Kabupaten Cirebon berniat mengusung semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon berasal dari PDI-P. Namun PDI-P menyadari akan kemampuan-nya. Sehingga PDI-P banyak melakukan komunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi.

Sedangkan partai PKB Kabupaten Cirebon belum menentukan sikap akan berkoalisi dengan partai lain, artinya PKB Kabupaten Cirebon masih berkomunikasi secara internal apakah berkoalisi dengan partai lain atau tidak berkoalisi. Oleh karena itu, Pembangunan konsesus partai politik di Kabupaten Cirebon banyak menggunakan lobi-lobi politik baik internal maupun eksternal yang di perlihatkan kepada publik.

Menurut Thomas Carothers (2006) (dalam Heryanto, 2017) bahwa partai politik di Indonesia merupakan organisasi yang berpusat pada pemimpin yang didominasi oleh sekelompok kecil politisi elit. Para pihak sangat bergantung pada kekuatan lain, dan meyakinkan bahwa keputusan kemitraan akan ditentukan oleh sikap protagonis dari pada mekanisme kepartaian.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh para partai politik untuk mendapatkan legitimiasi dalam bentuk kepercayaan dan dukungan yang tulus terhadap kekuatan politik. Komunikasi politik yang ditampilkan oleh para partai politik di Kabupaten Cirebon berjalan dengan baik, sementara itu para komunikator politik melakukan dialog dua arah antar pemimpin partai politik di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut merupakan salah satu edukasi politik yang baik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. ***