CIAYUMAJAKUNING.ID – Sebanyak 27 sekda se-Jawa Barat (Jabar) menandatangani Komitmen Percepatan Penanganan Stunting di di Bappeda Jabar, Kota Bandung, tak terkecuali Sekda Kuningan Dian Rachmat Yanuar.
Usai penandatanganan ia menuturkan, untuk pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, Pemkab Kuningan lakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Di Kabupaten Kuningan, dari hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan fluktuatif,” ucapnya, Senin (09/01).
Yaitu, adanya peningkatan prevalensi stunting dari 8,2 persen (tahun 2018) menjadi 8,4 persen (tahun 2019).
Sementara tahun 2020, turun menjadi 7,38 persen, dan pada bulan Agustus 2021 turun kembali menjadi 5,35 persen.
“Sedangkan hasil BPB Agustus 2022, naik lagi menjadi 6,6 persen, atau ditemukan 4.798 balita stunting dari total 72.169 balita yang di ukur,” bebernya.
Dian menekankan, masalah stunting harus segera tuntas dalam rangka menyongsong bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
“Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang,” imbuhnya.
Sekda Dian juga mengajak, upaya penurunan stunting perlu penguatan dengan dukungan semua pihak.
Komitmen bersama bertajuk “Pemerintahan Digital untuk Penanganan Stunting Jabar 2023” juga di tandatangani oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja.
Ia mengatakan, stunting bukan masalah kesehatan melainkan apa yang akan diwariskan kepada anak cucu kita.
“Untuk langkah penanganan, di lakukan digitalisasi dengan Sistem Informasi Stunting Terintegrasi (Simpati) dari Kabupaten Sumedang,” ujar Setiawan.
Simpati ini, imbuhnya, menyediakan data balita, dan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting. ***
