Umum

Komisi III DPRD Kota Cirebon Minta Layanan BPJS Kesehatan Dipermudah

Published

2 tahun ago

10 Januari 2023

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Kesehatan Kota Cirebon untuk segera meluncurkan aturan terbaru mengenai pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 3.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Benny Sujarwo mengatakan, hal itu untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi.

“Masyarakat bisa langsung mendatangi puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi sebagai pra syarat pemberkasan pendaftaran,” ucapnya usai rapat kerja di Griya Sawala, Rabu (04/01).

Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan Dinkes, BPJS Kesehatan, RSD Gunung Jati, dan Dinsos Kota Cirebon.

Calon peserta, kata Benny, bisa datang ke Dinas Kesehatan untuk proses verifikasi dan validasi.

Kemudian di bawa ke kantor BPJS Kesehatan untuk penetapan kepesertaan.

“Pada hari itu juga sudah bisa langsung aktif, jika tidak ada masalah status NIK-nya,” sambungnya.

Pihaknya berharap, ke depan tidak perlu lagi instansi kesehatan menanyakan kartu BPJS.

Pasalnya NIK sudah terkoneksi dengan nomor peserta BPJS.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon dr Tresnawaty mengatakan, pihaknya berkeinginan untuk memudahkan layanan BPJS Kesehatan tanpa harus membawa kartu.

Meski sudah tersosialisasi, namun masih terjadi penolakan dari pihak rumah sakit karena tidak membawa kartu BPJS.

Pihak rumah sakit, kata dia, seharusnya langsung menangani pasien.

Mengingat, Pemkot Cirebon sudah memiliki kebijakan Universal Health Coverage (UHC), yakni seluruh warga sudah di jamin untuk mendapat kesehatan nasional.

“Artinya, baik kaya maupun miskin jika ingin di layani kelas 3, maka rumah sakit seharusnya langsung menangani,” ujar Tresna.

Komisi III pun mengingatkan Dinas Kesehatan segera menyelesaikan verifikasi dan validasi data PBI yang di biayai APBD dan APBN supaya tidak terjadi data ganda.

Ia pun menyarankan kepada Dinas Sosial untuk segera mengidentifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Dinas Sosial harus terus menerus identifikasi mana saja PBI yang mendapat bantuan iuran APBN, lalu segera datanya di serahkan ke Dinas Kesehatan,” ujar Tresna.

Pasalnya, hal itu menurut dia, bisa mengurangi beban APBD untuk PBI BPJS. ***