Rupbasan Cirebon Hadiri Kumham Goes To Campus 2023

CIAYUMAJAKUNING.ID – Kepala Rupbasan Cirebon, Fajar Nurcahyono Assyifa mengikuti kegiatan Kumham Goes To Campus 2023, merupakan Program yang ditujukan untuk mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Rancangan Undang-undang (RUU) Paten dan Rancangan Undang-undang (RUU) bertempat di UIN Bandung, Kamis (6/4/2023).

Dalam kegiatan itupun dilakukan sosialisasi terkait Hak paten dan desain industri, melalui kegiatan Kumham Goes to Campus 2023. Tujuan dari kegiatan ini dimana Kemenkumham RI ingin memberikan informasi serta pemahaman baru tentang UU KUHP yang telah disahkan.

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengucapkan terima kasih telah memilih kampusnya sebagai tempat untuk sosialisasi memgenai KUHP yqng baru disahkan.

“Kami berbangga kampus kami menjadi salah satu tempat sosialisasi KHUHP Nasional yang lahir saat ini, merupakan salah satu prestasi yang luar biasa dari produk Kemenkumham” ucap dia tertulis Sabtu (8/4/2023).

Pada kesempatan yang sama dilakukan Penandatanganan MoU implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peresmian JDIH Universitas Sunan Gunung Jati Bandung.

Advertisement

Selanjutnya Wakil Menteri Hukum Dan HAM RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menjelaskan tentang KUHP yang telah disahkan oleh pemerintah mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana.

“Indonesia kini memiliki produk hukum buatan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pengesahan KUHP pada bulan Desember kemarin, merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik,” jelasnya.

Harapan dari kegiatan ini memberikan manfaat bagi civitas akademika. Mengingat Kumham Goes To Campus (KGTC) merupakan wadah mensosialisasikan berbagai kebijakan, program dan layanan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, khususnya civitas akademika.***