CIAYUMAJAKUNING.ID – Sudah hampir tiga pekan dari tanggal 8 Mei 2023 lalu nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di buat geram oleh pihak bank lantaran sistem perbankan belum sepenuhnya pulih dan bisa digunakan seperti sebelumnya.
Alasan terjadinya gangguan pada BSI adalah adanya maintenance.
Hingga sekarang masih ada beberapa fitur khususnya pada aplikasi mobile banking BSI yang belum bisa di gunakan, kadang beberapa proses transaksi mengalami kegagalan.
Hal ini justru semakin membuat masyarakat paranoid.
Di tambah informasi adanya serangan ransomware yang sempat di beberkan oleh Teguh Aprianto pendiri Ethical Hacker Indonesia melalui cuitan di twitternya.
Menurut informasi darinya total data yang berhasil di curi adalah 1,5 TB diantaranya 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal maupun layanan yang mereka pakai.
Tentu saja dirinya berbicara berdasarkan data dari website Lockbit 3.0.
Bahkan para hacker mengancam akan menyebarkan 15 juta data nasabah BSI di dark website jikalau BSI masih belum bisa membayar tebusan kepada lockbit.
Mereka adalah jaringan hacker yang berbahaya, bahkan mereka telah meraup Rp.1,49 Triliun dari uang tebusan serangan siber mereka kepada beberapa perusahaan. (cnnindonesia.com)
Direktur utama BSI telah mengkonfirmasi pihaknya sudah di bekali dengan tim IT yang mumpuni untuk pertahanan sistem perbankannya.
Menurut seorang pengamat teknologi dari ICT Institute yaitu Heri Sutadi menjabarkan bahwa seharusnya pihak OJK, BI, bahkan BSSN dan Kominfo harusnya turut andil dalam menyelesaikan permasalahan perbankan ini.
Karena menurutnya jika sampai berlarut-larut dan BSI masih belum pulih sepenuhnya, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah terbesar di Indonesia ini akan semakin menurun.
Terbukti banyak nasabah yang memilih untuk membuka rekening di bank lain atau mengambil seluruh uangnya dari rekening BSI.
Kerugian yang di akibatkan sistem BSI yang belum sepenuhnya pulih ini sangat banyak.
Banyak sekali transaksi yang gagal, belum transferan yang macet, bahkan untuk top up e-money saja masih terkendala.
Bahkan di Aceh yang hampir seluruh masyarakatnya menggunakan BSI pun mereka kelimpungan.
Banyak sektor yang terdampak karena kelalaian pihak BSI dan tentunya pihak lain yang juga harusnya bertanggungjawab atas kendala ini.
Seperti negara sebagai garda terdepan untuk urusan rakyat.
Gangguan sistem BSI memunculkan pertanyaan atas kemampuan negara melindungi data rakyat, mengingat BSI sudah kebobolan 1,5 TB data nasabah.
Seharusnya pihak BSI, OJK, BSSN, BI, dan Kominfo bisa bertindak cepat seperti yang sudah di sampaikan Heri tadi.
Ssehingga gangguan yang di alami tidak sampai berlarut-larut bahkan hingga saat ini.
Selain itu juga BSI dan negara harus bertanggungjawab atas kerugian yang di tanggung nasabah BSI.
Bukan hanya dengan kata maaf saja sehingga masyarakat harus memaklumi.
Adalah tugas negara dalam hal menjamin data rakyatnya aman dan tidak di salahgunakan oleh berbagai pihak.
Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari pemimpin mereka.
Bahkan di dalam Islam negara wajib menjamin keamanan data rakyat, apalagi menjaga harta rakyat.
Jangan sampai harta rakyat menguap begitu saja terlebih lagi kalau dicuri pihak tertentu.
Demikian juga setiap individu dalam Islam sangat wajib untuk menjaga harta mereka.
Termasuk para pegawai negara harus amanah dan profesional dalam mengemban amanah dan kepercayaan dari rakyatnya.
Jangan sampai justru menyelisihi apa yang di larang Islam itu sendiri. ***
Wallahu a’lam.
Oleh:
Indah Rahma (Praktisi Pendidikan di Majalengka)
