Ekbis

Tarling Senjata Pemkab Cirebon Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Ciwaringin

Published

6 bulan ago

1 Juli 2024

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Cirebon, Pemkab Cirebon sosialisasikan peredaran rokok cukai ilegal di Balai Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Selasa (25/06) malam.

Sosialisasi peredaran rokok ilegal itu di balut dengan pertunjukan rakyat dan pelestarian seni asli Kabupaten Cirebon, yakni tarling.

Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Cirebon Dadang Priyono mengatakan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Guna mengamankan cukai nasional supaya anggaran pendapatan negara di manfaatkan secara optimal,” katanya saat sambutan.

Sosialisasi rokok ilegal berdasarkan beberapa peraturan yakni Permendagri No.35/2010 dan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5/2008 .

Menurut Dadang, sosialisasi ini bertujuan supaya terciptanya gerakan bersama dalam pemberantasan peredaran rokok cukai ilegal.

“Sehingga penerimaan negara di bidang cukai lebih optimal dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto menuturkan peredaran rokok ilegal kerap di jumpai di berbagai desa.

Beberapa ciri rokok ilegal yang bisa merugikan negara salah satunya tidak di cantumkannnya pita cukai.

Ada juga pemasangan pita cukai pada rokok ilegal tidak sesuai tempat dan harga rokok yang terlalu murah.

“Yang sering di jumpai di lapangan, di bagian bawah rokok ilegal tidak di cantumkan alamat kota produksi,” jelasnya.

Bambang berharap masyarakat turut serta berperan aktif melawan peredaran rokok ilegal.

“Salah satunya dengan melaporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala KPPBC Tipe C Cirebon Abdul Rasyid melaporkan penerimaan negara dari hasil cukai mencapai Rp213 triliun pada 2023.

“Untuk Kabupaten Cirebon sebesar Rp600 miliar, di peruntukkan yakni 50 persen kesejahteraan, 10 persen penegakan hukum dan 40 persen kesehatan masyarakat,” jelasnnya.