CIAYUMAJAKUNING.ID – Aksi mahasiswa mengawal putusan MK terjadi di depan gedung DPRD Kota Cirebon yang meminta supaya empat tuntutan aksi mereka di sampaikan oleh DPRD Kota Cirebon ke DPR RI, Jumat (23/08).
“Kami juga memohon teman-teman kami yang di ambil paksa polisi di kembalikan ke rumahnya,” ujar Meri, salah satu koordinator aksi.
Sempat terjadi kericuhan usai para mahasiswa melakukan orasi bahkan beberapa fasilitas pun mengalami kerusakan seperti pagar dan gerbang.
Namun, kericuhan mereda setelah mahasiswa menyaksikan langsung penandatangan komitmen DPRD Kota Cirebon atas tuntutan mahasiswa.
Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani menegaskan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke DPR RI.
“Kami telah mendengarkan bahwa teman-teman mahasiswa melakukan aksi mengawal putusan MK nomor 60 dan 70 soal treshold dan usia calon kepala daerah,” katanya.
Aksi itu merupakan respon atas ketidkpuasan DPR RI yang mengubah RUU Pilkada.
Menyusul MK menetapkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Harry mengatakan ada empat tuntutan yang menjadi pokok aksi mahasiswa.
Pertama, mengawal putusan MK hingga 29 Agustus 2024.
Kedua, melawan dinasti politik Presiden Joko Widodo.
Ketiga, melawan praktik dinasti kotor.
Keempat, memohon pengawalan terhadap massa aksi supaya tidak terjadi represivitas oleh polisi.
“Kami telah menerima dan mendatangai komitmen, dan kita langsung sampaikan secara kelembagaan ke DPR RI mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa,” tegasnya. ***
