CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres kinerja OPD mitra kerja komisi hasil rekomendasi LKPj Wali Kota 2023 dan mencatat sejumlah hambatan sebagai bahan rekomendasi di Griya Sawala, Senin (28/04).

Masing-masing OPD yakni BKPSDM, Kesbangpol dan DPMPTSP memaparkan uraian permasalahan menjalankan program pemerintahan.

Beberapa persolaan itu antara lain nilai investasi yang meningkat masih belum berbanding lurus dengan kesejahteraan warga Kota Cirebon.

Lalu pendataan dan pembinaan ormas, pengentasan tenaga honorer hingga pelaksanaan pileg serta pilkada.

Anggota Komisi I DPRD Imam Yahya mempersoalkan peningkatan investasi apakah benar-benar memberikan manfaat kesejahteraan atau tidak.

Sebab dari data yang di sampaikan DPMPTSP, nilai investasi Kota Cirebon pada tahun lalu menyentuh hampir Rp2 triliun.

“Efek dari semakin meningkatnya investasi di Kota Cirebon seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka dan rasio gini,” tegasnya.

Atas dasar itu, Pemkot Cirebon di minta berkewajiban memberikan dampak manfaat ekonomi kepada warga Kota Cirebon atas peningkatan nilai investasi.

“Apa gunanya investasi besar, tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” tutur Imam.

Ia pun lalu meminta ada kebijakan supaya investor memprioritaskan warga Kota Cirebon sebagai bagian investasi.

Sementara itu, Ketua Komisi I Agung Supirno menyampaikan jangan sampai keberadaan ormas menjadi penghalang investasi.

Ia menyarankan Kesbangpol untuk melakukan pendataan dan pembinaan kepada ormas yang terdaftar secara resmi.

“Mau tidak mau harus mulai melakukan pembinaan dan pengaturan supaya tidak ada ormas yang menjadi penghalang investasi,” tutup Agung. ***