Perjuangkan Keadilan Ekologis, Bupati Kuningan Temui Menteri Kehutanan RI

CIAYUMAJAKUNING.ID – Guna memperjuangkan keadilan ekologis dan pelestari lingkungan, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar beraudiensi dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (02/06).

Bupati Dian menyampaikan sejumlah hal strategis terkait kolaborasi pembangunan kehutanan dan pentingnya mekanisme insentif-disinsentif.

“Kami harap audiensi ini menjadi titik awal sinergi konkret dan berkelanjutan dalam membangun kehutanan yang lestari dan berkeadilan sosial,” katanya.

Bupati memaparkan Kabupaten Kuningan berkomitmen terhadap konservasi lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Komitmen itu terwujud melalui tata ruang, rehabilitasi hutan lahan kritis, penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan hingga ekowisata berbasis konservasi.

Advertisement

Luas Kuningan 46 persen merupakan kawasan hutan yang terdiri hutan lindung, hutan produksi terbatas dan kawasan konservasi TNGC.

Peran ekologis tak hanya kawasan hutan, Kuningan juga berkontribusi besar terhadap ketahanan air dan pangan di wilayah hilir.

Mata air dan sistem aliran dari kawasan hutan Kuningan menjadi sumber utama bagi PDAM Kuningan, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

“Tanpa suplai air dari kawasan Gunung Ciremai, maka ketahanan pangan dan program swasembada beras di -daerah hilir tak akan tercapai,” ungkapnya.

Meski berkontribusi besar, desa di sekitar hutan Kuningan hidup dalam keterbatasan, bahkan tergolong miskin.

Advertisement

Ironisnya, wilayah yang menjadi paru-paru justru mengalami ketimpangan sosial bahkan Kuningan kini tercatat sebagai kabupaten termiskin kedua di Jabar.

Untuk itu, Bupati ingin adanya dukungan afirmatif dari Kementerian Kehutanan dalam bentuk kolaborasi program.

Di antaranya percepatan legalisasi lahan perhutanan, penguatan kelembagaan LMDH, fasilitasi pemasaran dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Ia juga memohon pemanfaatan Kawasan Hutan Perum Perhutani untuk Budidaya Pangan.

Kuningan juga membutuhkan Pengembangan Ekowisata Konservasi melalui dukungan pengembangan kawasan penyangga TNGC.

Advertisement

Selain itu, rehabilitasi Lahan Kritis dan Pengembangan Agroforestry dalam menyusun kawasan agroforestry terpadu berbasis komunitas.

Bupati juga meminta Kementrian Kehutanan memperjuangkan kebijakan insentif-disinsentif berbasis ekologi.

Ia menilai masyarakat desa hutan adalah garda terdepan pelestarian lingkungan.

Mereka berhak atas akses ekonomi yang layak, pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan yang adil.

“Kami siap menjadi daerah percontohan pembangunan hijau berbasis masyarakat,” pungkas Dian. ***

Advertisement