CIAYUMAJAKUNING.ID – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pandangan umum terkait raperda BPR Bank Cirebon dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam rapat paripurna yang di gelar di Griya Sawala, Senin (30/06).
Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Andrie Sulistio mengapresiasi BPR Bank Cirebon yang memiliki kesempatan perubahan status hukum.
Kendati demikian, ia menekankan perubahan status hukum tak menjadikan BPR Bank Cirebon bisa di miliki perseorangan.
Pasalanya, Pemkot Cirebon di wajibkan menanam saham sebanyak 51 persen.
Andrie pun berharap perubahan ini menjadi angin segar dan jadi solusi bagi BPR Bank Cirebon.
“Karena semua orang bisa menanam saham sehingga mampu menyelamatkan Bank Cirebon,” katanya.
Andrie juga menyoroti kondisi realisasi pelaksanaan APBD 2024 dengan realisasi pendapatan Rp1,55 triliun.
Serta realisasi belanja Rp1,58 triliun sehingga mengalami defisit sebesar Rp26,4 miliar.
Ia juga mengingatkan kepada Pemkot Cirebon supaya memperhatikan target pendapatan yang realistis untuk tahun 2025.
“Jangan sampai over PD memasang target pendapatan tapi tidak mencapai target, itu bahaya juga,” ujar Andrie.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar Erry Yudistira Ramadhan mendukung perubahan status BPR Bank Cirebon menjadi Perseroda.
Sebab akan berpengaruh terhadap menciptakan ekonomi yang andal dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
Ia pun merekomendasikan sejumlah strategi di antaranya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi.
Serta peningkatan akses produksi hingga pelatihan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya perubahan status, BPR Bank Cirebon bisa memudahkan diversifikasi usaha sehingga bisa bertahan di situasi ekonomi yang dinamis,” kata Erry.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Pembangunan M Handarujati mengingatkan perubahan status BPR harus di sertai restrukturisasi direksi dan peningkatan SDM.
Sehingga dalam proses perubahan mampu tercipta akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat pun meningkat.
Menurutnya BPR berperan penting dalam pembiayaan mikro, kecil dan menengah.
Sehingga pihaknya mengingatkan supya transformasi ini harus selaras dengan peningkatan SDM.
“Srta menuntut akuntabilitas terutama dalam pengangkatan direksi dan komisaris,” ujar Handarujati. ***
