Pemkab Cirebon Gelar Latihan Bahasa Isyarat Bagi Difabel

CIAYUMAJAKUNING.ID – Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) menyelenggarakan pelatihan dasar bahasa isyarat di Hotel Santika Cirebon guna meningkatkan kapasitas SDM pelayanan publik, khususnya bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara, Kamis (18/09).

Kegiatan ini di ikuti oleh perwakilan OPD Pemkab Cirebon, tenaga pendamping disabilitas, komunitas difabel dan perwakilan perusahaan.

Tak ketinggalan turut hadir narasumber dari Yayasan Pancaran Kasih Grage dan GERKATIN Cirebon.

Menurut Kabid Disnaker Kabupaten Cirebon Agus Susanto, kegiatan ini merupakan wujud nyata dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas.

“Serta mendorong terciptanya lingkungan pelayanan publik yang inklusif,” ungkapnya.

Agus juga mengapresiasi rangkaian kegiatan FKDC sepanjang tahun 2025 dan berharap pelatihan ini membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Hal senada di sampaikan perwakilan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Eva Rachmah Koesoemorini.

Ia menegaskan Kabupaten Cirebon telah di canangkan sebagai kabupaten inklusi.

“Kami sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai peran disabilitas dalam pembangunan Kabupaten Cirebon,” kata Eva.

Dengan pelatihan bahasa isyarat ini, jelasnya, pihaknya berharap teman-teman tuli dapat berkomunikasi dengan lebih baik sekaligus berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Ketua FKDC yang di wakili Oni Jahoni menekankan pentingnya penguasaan bahasa isyarat dalam komunikasi sehari-hari.

“Bahasa isyarat adalah bahasa yang sangat unik dan penting untuk meningkatkan komunikasi dengan difabel tuli,” ucapnya.

Pihaknya berharap para pendamping yang mengikuti pelatihan bisa menggetoktularkan keterampilan bahasa isyarat kepada orang lain di lingkungannya.

Dalam kesempatan itu, narasumber berbagi pengalaman dan praktik dalam mendampingi penyandang disabilitas.

Mereka menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Pelatihan ini di harapkan menjadi langkah awal dalam memperluas pemahaman bahasa isyarat di lingkungan kerja pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan begitu, pelayanan publik akan semakin inklusif dan mampu mengakomodasi kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. ***