4.289 Tenaga Honorer Kuningan Diusulkan Jadi Anggota PPPK

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar resmi mengusulkan 4.289 pegawai non-ASN untuk di angkat menjadi anggota PPPK Paruh Waktu yang sejalan dengan amanat UU No.20/2023 tentang penyelesaian status non-ASN se-Indonesia.

Langkah itu di sampaikannya saat menerima aspirasi 25 perwakilan koordinator Forum R2 dan R3 tenaga honorer di Ruang Rapat Linggarjati, Kamis (11/09).

Hal ini menjadi sebuah titik terang harapan bagi ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kuningan.

“Proses ini adalah wujud perhatian pemerintah terhadap dedikasi para pegawai non-ASN,” terang Bupati Dian.

Sementara itu, Pj Sekda Kuningan Wahyu Hidayah, dari 4.289 pegawai yang di usulkan, sebanyak 81 orang berstatus R2, 3.553 orang R3 dan 655 orang R4.

Penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sudah di lakukan Kementerian PANRB dan tinggal menunggu sinkronisasi data dari BKN.

Setelah ada penetapan dari BKN, tahapan berikutnya adalah pengisian DRH dan pemberkasan PPPK Paruh Waktu.

“Kami berharap proses ini bisa segera berjalan agar memberi kepastian kepada seluruh pegawai,” jelasnya.

Sekretaris Koordinator Forum R2 dan R3 Otong Supriatna mengaku terharu dengan komitmen dari Pemkab Kuningan.

“Semoga bulan depan sudah ada keputusan meski tahap awal paruh waktu dulu,” ungkap honorer 14 tahun dari Kecamatan Ciniru itu.

Ketua Aliansi Honorer Kuningan Iyan Alpian yang 14 tahun mengabdi di BPKAD menilai usulan ini menjadi jawaban dari penantian panjang.

“Kami harap pengangkatan berikutnya mempertimbangkan masa kerja bukan lagi tes akademis dan pemerintah juga memperhatikan kesetaraan kesejahteraan honorer,” tuturnya. ***