MenPAN RB Rini Widyantini Resmikan MPP Kota Cirebon

CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkot Cirebon meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu sekaligus sebagai simbol transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kehadiran MPP juga sekaligus upaya memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan layanan yang terintegrasi, cepat, dan efisien bagi masyarakat.

Peresmian MPP Kota Cirebon di lakukan serentak bersama 10 daerah lainnya oleh MenPAN RB Rini Widyantini yang berlangsung hybrid, Rabu (24/09) .

Dengan konsep ‘satu pintu sejuta layanan’, MPP Kota Cirebon telah menghimpun berbagai jenis layanan dari lintas instansi ke dalam satu area.

Saat ini, MPP Kota Cirebon memiliki 15 gerai layanan dan hingga Agustus 2025, tercatat telah melayani sebanyak 8.412 pemohon.

MenPAN RB Rini menyampaikan kehadiran MPP adalah manifestasi hadirnya negara di tengah masyarakat.

Ini juga sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang nyata dan berdampak,” ujarnya.

Rini menambahkan, MPP merupakan bentuk integrasi dan kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, daerah serta instansi non-pemerintah.

“Ini adalah bagian dari rencana pembangunan nasional yang berpihak pada masyarakat dan responsif terhadap dinamika zaman,” terangnya.

Terutama, kata Rini, dalam mendukung arah kebijakan reformasi digital dan peningkatan kualitas SDM aparatur negara.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo turut menyampaikan peresmian MPP menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon dalam memperkuat integrasi pelayanan publik.

“Dengan adanya MPP, masyarakat kini bisa mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan transparan,” ungkapnya.

Edo menegaskan phaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sistem, pelatihan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih akomodatif.

Dengan di resmikannya 11 MPP baru, kini tercatat telah ada 296 MPP yang tersebar se-Indonesia, atau mencakup 58 persen pemerintah daerah.

Jumlah ini di harapkan terus meningkat seiring komitmen pemerintah membangun ekosistem layanan publik yang modern, inklusif dan berdaya saing. ***