CIAYUMAJAKUNING.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon dipastikan mulai beroperasi di tahun 2023 mendatang. Masyarakat bisa mengurus kepentingan mulai dari layanan administrasi kependudukan hinga proses tilang dalam satu gedung di Dinas PMPTSP.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede sudiono mengatakan, MPP kini memiliki gedung pelayanan satu atap berbasis kebutuhan dasar masyarakat.
Pemanfaatan MPP yang di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bisa digunakan masyarakat dalam keperluan dasar perihal administrasi dari berbagai kepentingan.
Lantaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas PMPTSP setempat, terus berupaya mempermudah pelayanan untuk masyarakat.
Melalui pelayanan di gedung MPP ini, yang disediakan berlokasi di lantai dua pada kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon tersebut akan beroperasi di 2023 mendatang.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Wahyu Tjiptaningsih mengaku, MPP ini tentunya akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan maupun dokumen administrasi lainnya.
Sebab, semua pelayanan baik yang berkaitan dengan dengan perizinan, maupun pelayanan seperti membuat SIM dan lainnya sudah ada dalam satu gedung.
“Dengan dibangunnya MPP ini, saya rasa bisa menjadi jembatan untuk masyarakat agar lebih mudah dan cepat dalam mengurus keperluan mereka,” katanya
Dede Sudiono menjelaskan, tahapan-tahapan untuk diterapkan dan diberlakukannya MPP tersebut yakni, mulai pembangunan fisik, memasang interior, hingga kerja sama dengan beberapa instansi vertikal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) , BUMN dan BUMD.
“Ada 36 instansi kita akan lakukan perjanjian kerja sama (PKS). Kita akan lakukan PKS Desember ini. Setelah itu kita uji coba ngantor di sini selama satu bulan. Kemudian di Januari kita akan soft opening,” ujar Dede.
Dengan tersedianya MPP tersebut, kata dia, pelayanan publik bisa dilakukan dalam satu tempat dengan cepat dan mudah.
“Saya minta doanya Januari bisa Soft opening. Kita di sini sudah menyediakan internet dan pendaftaran sudah by online,” katanya.
Ia melanjutkan, Pemprov Jabar sudah melaunching MPP digital dan Pemkab Cirebon pun sudah melakukan PKS dengan Pemprov Jabar.
Gambaran singkatnya, kata Dede, melalui MPP digital ini, masyarakat yang secara fisik tidak bisa datang ke lokasi MPP, bisa langsung secara online memprosesnya.
“Tapi tidak semua masyarakat nyaman dengan digital maka bisa datang langsung ke sini,” kata Dede.
Target pihaknya dengan adanya MPP tersebut, yakni memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat. Ia pun berharap, masyarakat bisa memanfaatkannya.
“Dan kami punya moto ‘pasti melayani’. Jadi, apapun kebutuhan pelayanan masyarakat, kita pasti melayani,” tutupnya. ***
