DPRD: Kondisi Pasar Tradisional di Kota Cirebon Memprihatinkan

CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak ke tiga pasar tradisional yakni Pasar Harjamukti, Pasar Gunung Sari dan Pasar Kramat guna menyerap aspirasi dan mengetahui langsung kondisi pasar, Selasa (23/09).

Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah (Andru) menilai dari hasil monitoring kondisi ketiga pasar tradsional itu sangat memprihatinkan.

Seperti halnya di Pasar Harjamukti, banyak atap ambruk, dan tarif parkir yang di nilai terlalu mahal oleh pedagang.

Saat hujan turun, luapan air menggenang hingga mengakibatkan banjir di area dalam pasar.

Masalah lain yakni keberadaan toko modern seperti minimarket yang berdiri tepat di depan pasar tradisional.

“Kami minta ini di tertibkan, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang menutup akses masuk pasar,” pintanya.

Lalu di Pasar Gunung Sari, Komisi II mendapati toilet yang tidak layak dan banyaknya lapak kosong yang di tinggal pemiliknya.

Kondisi ini tentu menyulitkan pedagang lain mendapatkan tempat berjualan.

Selain itu, pedagang di Pasar Gunung Sari juga di rugikan dengan adanya sengketa antara dua perusahaan pengelola pasar.

“Persoalan ini harus segera di selesaikan agar aktivitas ekonomi tidak terhambat,” jelas Andru.

Sementara itu, persoalan utama di Pasar Kramat yakni maraknya pedagang berjualan di luar area pasar hingga ke badan jalan raya.

Tentu kondisi ini mengganggu kenyamanan dan membahayakan para pengguna jalan.

Seluruh temuan itu akan menjadi masukan bagi DPRD untuk di tindaklanjuti bersama Pemkot dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional.

“Regulasi mengenai jarak antara toko modern dan pasar tradisional segera di rampungkan,” ucap Andru.

Sebelumnya pembahasan mengenai hal itu sudah di lakukan pada periode 2014–2019, namun terhenti karena RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) belum tersedia.

“RDTR baru lahir pada 2021 sehingga sekarang seharusnya regulasi bisa segera di susun,” paparnya.

Anggota Komisi II DPRD Karso juga menyoroti lemahnya pengelolaan pasar seperti di Harjamukti yang masih di kelola koperasi.

Menurut para pedagang, belum ada perbaikan terstruktur guna membenahi kondisi pasar yang kumuh.

“Atapnya jebol, kalau hujan langsung bocor, tapi pedagang tetap bertahan. PKL pun seolah-olah di biarkan menutupi akses ke Pasar Harjamukti,” ujar Karso.

Sebagai langkah awal, Komisi II DPRD berkoordinasi dengan Satpol PP supaya PKL yang berjualan di atas trotoar mendapat surat peringatan.

Sementara itu, Plt Direktur PD Pasar Berintan Winda Meliyana menegaskan akan berkomunikasi dengan pihak ketiga terkait pengelolaan tiga pasar tersebut.

“Secara kewenangan bangunan masih di bawah pihak ketiga dan kami tidak bisa intervensi, sedangkan pelayanan pasar ada di bawah kami,” terangnya.

Terkait retribusi, Winda mengakui hasil pungutan belum maksimal karena masih di bawah tarif yang di tetapkan.

Dari data administrasi, jumlah pedagang mencapai sekitar 4.500, namun pedagang yang ada di pasar saat ini hanya sekitar 3.000.

“Data tersebut tidak termasuk pedagang di luar gedung pasar. Kami hanya mendata yang di dalam pasar,” jelas Winda.

Ia menambahkan keseragaman tarif pungutan juga masih terjadi meskipun ukuran kios berbeda.

Banyak pedagang beralasan dagangan belum laris sehingga pungutan di pukul rata.

“Karena itulah pendapatan dari retribusi pasar masih rendah,” kata Winda. ***