BANDUNG — Polemik pengadaan mobil dinas (mobdin) mewah di Kalimantan Timur masih jadi sorotan publik. Di saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membatalkan rencana pembelian kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar per unit karena banjir kritik, langkah berbeda justru datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dedi memilih meminjamkan mobil dinas pribadinya, Toyota Alphard, kepada Wali Kota Banjar, Sudarsono. Keputusan itu diambil di tengah sorotan terhadap rencana pengadaan kendaraan dinas baru di lingkungan Pemkot Banjar.
“Kalau Wali Kota Banjar pakai Alphard itu bukan beli tapi pemberian dari saya,” kata Dedi.
Menurut Dedi, Sudarsono sempat mengeluhkan kendaraan dinas lamanya yang kerap mogok. Di sisi lain, kondisi fiskal Pemkot Banjar disebut tengah terbatas sehingga pembelian unit baru berpotensi memicu polemik.
“Kasihan tidak boleh membeli mobil dinas, nggak ada anggarannya. Mobilnya mogok, nih saya kasih dari provinsi,” ujarnya.
Dedi pun menegaskan, mobil tersebut dipinjamkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah. Ia bahkan menyelipkan candaan saat menjelaskan keputusannya.
“Mobil saya kasih pinjam, kecuali pacar nggak akan dipinjamkan,” katanya.
Dedi Mulyadi Coret Anggaran Mobdin dan Perjalanan Dinas
Langkah Dedi ini sejalan dengan kebijakannya sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025. Ia menghapus sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak prioritas, termasuk pengadaan mobil dinas baru, baju dinas, hingga kunjungan luar negeri.
“Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat Rp150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta. Hilang hampir 40%,” paparnya.
Tak hanya itu, saat membedah garasi gubernur di Gedung Pakuan, Dedi juga membagikan sejumlah mobil dan motor dinas kepada Sekda, kepala biro, dan staf bagian umum. Ia mengaku cukup menggunakan kendaraan pribadinya untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Sorotan Publik soal Anggaran Rp8,5 Miliar
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menjadi perhatian publik setelah terungkap adanya alokasi Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dinas pimpinan daerah dalam APBD 2025 Kalimantan Timur. Angka tersebut memicu perdebatan luas terkait urgensi dan kewajaran belanja daerah di tengah dorongan efisiensi anggaran nasional.
Rudy akhirnya membatalkan pengadaan tersebut setelah mendapat sorotan dan kritik tajam.
Perbandingan dua kebijakan ini pun menjadi perbincangan. Di satu sisi ada pembatalan pengadaan mobdin mewah bernilai miliaran rupiah, di sisi lain ada keputusan meminjamkan kendaraan dinas agar tak membebani anggaran daerah yang sedang terbatas.
Isu mobil dinas kembali menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD kini berada di bawah pengawasan publik — terlebih di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi belanja pemerintah daerah.
