CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon menilai penerapan sistem merit atau manajemen talenta pengelolaan jenjang karier ASN di lingkungan Pemkot Cirebon harus di evaluasi secara berkala.
Hal itu supaya tidak menimbulkan kesenjangan kesempatan promosi karier ASN.
Demikian di sampaikan Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SE saat menggelar raker di Kantor BKPSDM Kota Cirebon, Rabu (10/06).
Komisi I sendiri sudah berkunjung ke sejumlah OPD guna menerima berbagai masukan dan keluhan dari ASN terkait implementasi manajemen talenta.
Ia mengungkapkan sejumlah pegawai mengaku sudah bekerja optimal namun hasil penilaian belum mencerminkan kinerja yang mereka rasakan.
“Banyak yang mengeluh. Pegawai merasa sudah bekerja maksimal tetapi penilaian kinerjanya di sistem masih berada pada box 5 ke bawah,” ujar Agung.
Menurutnya, keluhan penilaian sistem itu menjadi perhatian serius.
Sistem tersebut berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan dalam penilaian apabila tak di imbangi dengan sosialisasi yang transparan.
Agung menilai setiap OPD memiliki karakteristik pekerjaan dan tingkat beban kerja yang berbeda.
Karena itu, aspek tersebut harus menjadi pertimbangan dalam proses penilaian manajemen talenta.
Ia mencontohkan OPD yang memiliki karakteristik pelayanan langsung ke masyarakat seperti Damkar, BPBD, Satpol PP sangat jarang mengikuti diklat karena beban kerja setiap harinya berkutat di lapangan.
“Maka dari itu harus ada distribusi keadilan. Jangan sampai ada kesenjangan dalam jenjang karier ASN akibat penerapan sistem ini,” kata Agung.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno mengakui penerapan sistem manajemen talenta saat ini masih memerlukan berbagai penyempurnaan.
Menurutnya, salah satu kendala yang di hadapi adalah belum optimalnya sosialisasi kepada ASN.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pegawai masih mengalami kesulitan memahami mekanisme dan indikator penilaian yang di gunakan.
Selama ini sosialisasi lebih banyak di lakukan secara daring melalui platform konferensi video.
Namun, metode tersebut di nilai belum cukup efektif untuk menjangkau seluruh ASN dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di lapangan.
Karena itu, BKPSDM mulai mengubah pola sosialisasi dengan mendatangi langsung OPD dan berencana membuka layanan konsultasi bagi ASN.
“Mulai minggu lalu, kami turun langsung ke perangkat daerah untuk memberikan sosialisasi agar lebih maksimal,” ujar Suwarso. ***
