CIAYUMAJAKUNING.ID – Berdasarkan rilis BPS Kota Cirebon per 3 November 2025, inflasi year-on-year Kota Cirebon tercatat sebesar 2,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 107,64.
Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyoroti capaian angka tersebut.
Meskipun angka itu masih moderat, namun kenaikan harga terutama pada makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Yakni sebesar 1,67 persen yang menunjukkan kebutuhan pangan masih menjadi isu rentan bagi masyarakat.
Demikian Siti sampaikan saat mengikuti rakornas HLM TPID bersama Kemendagri RI secara virtual di gedung BI Cirebon, Selasa (02/12).
“Stabilitas harga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada komoditas tertentu,” ujarnya.
Siti juga Kota menyoroti pola inflasi musiman tiap tahun yang bergerak naik sejak awal 2025 hingga mendekati akhir tahun.
Yakni permintaan meningkat, distribusi barang lebih padat dan beberapa komoditas mengalami penyesuaian harga.
“Tekanan hidup masyarakat tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga dari kebutuhan dasar lain yang tidak bisa di tunda,” terangnya.
Secara regional, inflasi Kota Cirebon berada di tengah-tengah Jawa Barat.
Lebih rendah di banding Kota Sukabumi yang mencapai 3,87 persen namun lebih tinggi dari Kabupaten Subang sebesar 2,18 persen.
Posisi ini menandakan perlunya langkah koordinasi yang konsisten.
Mengingat Kota Cirebon sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Siti menekankan stabilitas harga hanya dapat di wujudkan melalui konsistensi kebijakan dan koordinasi yang tidak terputus.
Ia menilai pihak yang berwenang harus memperkuat cadangan pangan, distribusi berjalan lancar serta menjaga ritme operasi pasar.
“Dan memantau komoditas dengan volatilitas tinggi,” sambung Siti.
Ia berharap memasuki tahun 2026, Kota Cirebon lebih siap menghadapi risiko global dan dalam melindungi kesejahteraan warga.
Sementara itu, Deputi Kepala BI Cirebon Fickry Widya Nugraha berpandangan inflasi Ciayumajakuning tetap terjaga dalam kisaran 2,5% ± 1%.
Namun di perlukan roadmap pengendalian inflasi untuk jangka menengah-panjang.
“Program dari TPID Ciayumajakuning juga perlu di arahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusivitas,” usulnya.
Beberapa tindak lanjut yang di sepakati dalam HLM, di antaranya:
- Mengesahkan roadmap pengendalian inflasi sebagai panduan kebijakan jangka menengah-panjang di Ciayumajakuning
- Meningkatkan efektivitas Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui pembagian peran yang jelas dan pemantauan berkala
- Serta memperkuat program unggulan pengendalian inflasi melalui kolaborasi antar daerah. ***
