CIAYUMAJAKUNING.ID – Setelah pemerintah bersepakat untuk menaikan harga BBM, ribuan pengendara Ojek Online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Cirebon, Rabu (7/9/2022) siang.
Ribuan massa aksi tersebut melakukan aksi longmarch dari Tuparev menuju Balaikota Cirebon. Aksi itupun mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian yang mengecek satu persatu aplikasi ojol yang digunakan oleh para massa aksi.
Koordinator aksi Iswanto mengatakan, dengan naiknya harga BBM makin mencekik pengendara ojol karena tidak menutup untuk biaya operasional.
“BBM naik jadi makin mencekik kami belum lagi untuk biaya operasional lainnya,” ungkapnya.
Dalam aksinya, pengendara ojol mengajukan sebanyak 11 tuntutan kepada pemerintah Kota Cirebon. Berikut 11 tuntutan massa aksi :
– Menolak kenaikan BBM.
– Mitra ojek online ingin mempunyai status hukum yang jelas.
– Kepastian kepada aplikator yang tidak memiliki kantor operasional bisa ditindak tegas.
– Tindak tegas tarif usaha yang tidak sehat antar aplikator supaya persaingan tidak timpang karena pengendara ojol di rugikan.
– Potongan seluruh aplikasi menjadi 10 persen karena sangat memberatkan pengendara ojol apalagi adanya kenaikan BBM.
– Pembatasan pendaftaran pengendara ojol supaya ada keseimbangan antara 0engendara ojol dan orderan.
– Perubahan batasan usia untuk menjadi pengendara ojol.
– Hapuskan biaya diluar kemitraan seperti bebaskan biaya parkir khusus pengendara ojol menjadi gratis.
– Meminta ketegasan mengembalikan insentif pengendara ojol dan tidak ada batasan waktu.
– Meminta semua aplikator hapuskan orderan double.
– Meminta kepada pihak kepolisian untuk mengaktifkan kembali patroli malam.
Sementara itu Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis yang menerima aksi unjuk rasa itu mengatakan, tuntutan yang diajukan oleh pengendara ojol diterima oleh pihaknya.
“Mereka menyampaikan dari apa yang dirasakan oleh mereka secara langsung sebagai pelaku,” ucapnya.
Ia juga mengajak kepada perwakilan massa aksi untuk dapat berfikir bersama-sama untuk merumuskan apa saja yang perlu diajukan kepada pemerintah pusat.
“Dari tuntutan yang diajukan selagi masih masuk dalam kewenangan pemerintah daerah saya siap menindaklanjutinya,” tuturnya.
Menanggapi terkait masih adanya operator ojol yang belum memiliki kantor di Cirebon, Azis menuturkan pihaknya akan menelusuri berkenaan dengan hal tersebut untuk memastikan keberadaan kantor operator sebagai upaya memfasilitasi keinginan pengendara ojol.
“Nanti dinas terkait dari informasi yang didapatkan ini akan ditindaklanjuti dan kemudian akan memperbaiki hal itu sebagai peran keberadaan pemerintah daerah,” tutupnya. ***
