Umum

Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Majalengka Tertinggi di Jabar

Published

2 tahun ago

3 Februari 2023

CIAYUMAJAKUNING.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat (Bawaslu Jabar) mencermati jika Kabupaten Majalengka, Cirebon dan Kuningan tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jabar.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Cianjur juga masuk daerah IKP tertinggi.

“Kami lakukan pemetaan kerawanan lalu di identifikasi dan proyeksi potensi kerawanan,” ucapnya di Kota Bandung, Kamis (02/02).

Usai pemetaan, pihaknya mengumpulkan basis data dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 di Jabar.

Berdasarkan IKP, Kabupaten Majalengka memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi di susul Kabupaten Bandung.

“Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda,” kata Zaky.

Secara nasional, Jabar berada di peringkat keempat dengan kerawanan tertinggi setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Jabar, lanjut dia, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak di pilih dan pelaksanaan kampanye.

Hak di pilih yakni, menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin dan penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA.

Yang kedua, sambung Zaky, adalah soal hoaks, black campaign, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI Polri, dan money politik

Bawaslu Jabar juga berupaya mengantisipasi dan pencegahan terkait mengemukanya politik identitas dan SARA, terutama di media sosial.

Mereka sudah bekerja sama dengan Youtube dan Facebook untuk melaporkan akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu SARA dan politik identitas.

Selanjutnya, penguatan literasi masyarakat terkait soal penggunaan medsos yang baik, tahapan pemilu yang benar, dan pencalonan.

“Ini bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoaks dan black campaign,” katanya.

Bawaslu Jabar juga sedang mematangkan tim cyber media dan membuat program Jarimu Awasi.

“Sehingga dengan ini masyarakat, penyelenggara pemilu wajib berpartisipasi dalam Jarimu Awasi guna melaporkan akun medsos yang bersifat di larang,” pungkas Zaky. ***