CIREBON, – DPRD bersama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cirebon menggelar rapat guna membahas segala macam yang diperlukan dalam penanganan covid-19 di wilayah yang saat ini tercatat sebagai zona merah ini.
Bupati Cirebon yang juga sebagai ketua gugus tugas covid-19, Imron Rosyadi mengatakan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis belum dapat direalisasikan. Karena hingga saat ini pihaknya masih mencari mengingat sampai dengan saat ini diakuinya perlengkapan APD masih sulit didapatkan.
“Tadi kita sudah sampaikan kalo pemenuhan APD masih susah karena masih kesulitan untuk mencari barangnya. Dinas Kesehatan mengalami kesulitan dalam pengadaan APD yang berstandar,” kata dia, Kamis (2/4/2020).
Selain itu DPRD juga menyampaikan secara keseluruhan dari hasil temuan di masyarakat, bukan hanya itu, rapat koordinasi ini juga sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam menangani covid-19.
“Yang jelas anggaran sebesar 8,6 milyar sudah kita siapkan meskipun itu pun belum terserap semua,” jelasnya.
Diungkapkannya pula, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Cirebon mengutarakan bila dana dari SKPD ditunda terlebih dahulu untuk fokus kepada covid-19. Begitu pun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sementara waktu ditunda terlebih dahulu.
“Tadi juga Sekwan bilang dana dari SKPD ditunda dulu yang difokuskan untuk penanganan covid-19,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi meminta kepada ketua gugus untuk segera melakukan kajian cepat tentang kebutuhan penganan covid-19 terkait ketersediaan alat medis dan SDM.
“Kita juga minta gugus tugas buat segera menghitung kebutuhan implementasi pembatasan sosial berskala besar, karena operasional gugus tugas hingga tingkat desa perlu biaya operasional,” ujarnya.
Selain itu, dewan menginginkan jaring pengaman sosial yang harus diperhitungkan jika kondisi darurat hingga 3 bulan kedepan akan terus meningkat. Hal itu karena Kabupaten Cirebon dinyatakan sebagai zona merah yang kemudian antisipasi jumlah pemudik dari wilayah episentrum kurang lebih sebanyak 150 ribu orang.
“Dari seluruh hasil kajian dewan meminta gugus tugas untuk segera membuat rencana strategi selama 3 bulan kedepan dan akan memfokuskan anggaran dari ADD dan APBD,” tuturnya.
DPRD juga segera mendorong pemda untuk merealokasi kurang lebih 100 milyar untuk 3 kebutuhan tersebut sebagai langkah antisipasi memberikan perlindungan bagi masyarakat.
