Umum

Ketua DPRD Menolak Pemekaran Wilayah Kabupaten Cirebon

Published

4 tahun ago

12 November 2020

CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh. Luthfi secara tegas menolak adanya pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon. Dirinya lebih menyetujui bilamana Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) dimekarkan menjadi Provinsi baru terpisah dari Jawa Barat

“Kalo saya Lebih merekomendasikan Ciayumajakuning yang dimekarkan menjadi provinsi baru dibandingkan dengan pemekaran Kabupaten Cirebon,” ucap Luthfi, Kamis (12/11/2020).

Tidak setujunya Luthfi luas Kabupaten Cirebon yang hanya 1000 meter persegi, jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi seluas 4000 meter persegi.

Maka menurutnya, Kabupaten Sukabumi lebih layak dimekarkan dibandingkan dengan wacana pemekaran Kabupaten Cirebon.

“Kalo dimekarkan luas wilayah Kabupaten Cirebon tinggal 500 meter persegi dan itu lebih kecil untuk dijadikan regional Kabupaten Cirebon,” ucap Luthfi.

Apalagi, sampai dengan saat ini dirinya belum bisa menangkap arah dari kebijakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selama menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

“Saya belum bisa menangkap arah dari kebijakan pembangunan yang merata dari sosok Pak Emil (Ridwan Kamil,red),” ujar Luthfi.

Meskipun adanya rencana soal pemekaran daerah, ditegaskannya tidak semerta-merta juga pemekaran wilayah bisa meningkatkan dana perimbangan.

“Saya kira pemerintah provinsi perlu melobi pemerintah pusat untuk membuat formulasi baru untuk dana perimbangan, tanpa secara sporadis juga memaksa untuk pemekaran wilayah,” ucap Luthfi.

Pasalnya, konsekuensi pembiayaan pemekaran wilayah dinilainya sangat tinggi dan tidak sepakat soal pemekaran Kabupaten Cirebon.

“Kalo harus ada pemekaran itu, ada provinsi baru yakni Ciayumajakuning atau Provinsi Jawa Utara yang didalamnya masuk wilayah Brebes dan Tegal,” ungkap Luthfi.