Terkait Penetapan Tersangka Pejabat DKP Kabupaten Cirebon, Bupati Imron Mengaku Baru Tahu

CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Bupati Cirebon Imron mengaku baru mengetahui perihal penetapan tersangka penjualan gabah tahun 2019 kepada pejabat Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber.

Imron baru mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan di media massa. Imron mengaku tidak mengikuti perkembangan kasus yang menimpa bawahannya tersebut.

Padahal, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia bertemu dengan pejabat tersebut. Namun, kata dia tidak menyinggung sedikit pun soal kasus tersebut.

“Saya justru tidak mengikuti (Kasus), saya juga baru tahu itu setelah baca di media,” kata Imron kepada wartawan, Selasa 16 Maret

Menurutnya, pertemuan Kajari dengannya hanya bersifat silaturahmi semata. Dikatakannya, pertemuannya dengan Kajari Sumber hanya bersifat pertemuan biasa dalam rangka perkenalan Kajari yang baru.

“Dia (Kajari) kan baru, jadi mengadakan silaturahmi dengan kami, tapi tidak bahas soal M akan ditetapkan tersangka,” ungkap Imron.

Masih dikatakan Imron, Pemerintah Kabupaten Cirebon menghormati keputusan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Pihaknya tidak akan ikut campur, dengan persoalan yang menimpa oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

“Ya kami tidak akan ikut-ikut dalam urusan itu, urusan dia ya urusan dia dengan Kejari,” tutur Imron.

Imron menambahkan, dirinya sudah berulangkali memperingatkan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam bertugas. Ia selalu melakukan pembinaan terhadap jajarannya terkait dengan pengambilan keputusan dilingkungan pemerintah.

“Saya selalu melakukan pembinaan agar hati-hati, jaman sudah berubah semua mengawasi kita. Maka kerjanya yang bener,” ujar Imron. Ini juga agar bisa dijadikan cambuk bagi pejabat lainnya, supaya berhati-hati,” ujar Imron.

Mengenai status kepegawaian dari Kadis Ketahanan Pangan sendiri Imron menjelaskan, pihaknya belum bisa mengambil keputusan apapun. Pasalnya, statusnya saat ini masih sebagai tersangka dan belum dilakukan penahanan, maka belum bisa untuk diberhentikan sementara.

“Kan belum ditahan, nanti kita salah lagi kalau ambil keputusan diberhentikan sementara. Karena kalau melihat aturan, diberhentikan sementara itu kalau statusnya sudah dilakukan penahanan,” tutup Imron.