CIAYUMAJAKUNING.ID – Adanya dorongan dari DPR RI kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bisa memberi anggaran kepada tenaga Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) agar pendataan masyarakat miskin dapat dilakukan disetiap bulannya.
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron MAg ungkapkan untuk tahun ini hal tersebut tidak dapat dilakukan. Karena pada pengajuan anggaran tahun 2022 hal itu tidak dimasukan dalam skala prioritas.
“Anggaran harus dibicarakan dari tahun kemarin, kalau sekarang sih gak mungkin paling nanti ditahun 2023 karena ini bukan anggaran yang sedikit,” kata Imron, Senin (17/1/2022).
Meskipun demikian, dirinya menuturkan jika ditahun sebelumnya hal itu sudah dianggarkan akan tetapi belum maksimal. Dirinya menyadari jika masalah pendataan diakuinya sangat krusial, oleh karena itu pihaknya ingin melakukan pendataan secara presisi.
“Saya sudah dianjurkan juga oleh partai untuk membuat data presisi. Karena dalam data presisi itu bukan data orangnya saja tapi juga desa dan batas-batasnya, tapi karena belum ada angggaran jadi belum dilakukan,” jelasnya.
Secara tegas dirinya meminta kepada pemerintah pusat agar daerah turut dilibatkan dalam persoalan ini. Karena persoalan Puskesos itu dikatakannya masuk dalam ranah pemerintah pusat sehingga pihaknya tidak bisa menyentuh.
“Untuk mengganti Puskesos yang bermasalah saja kita sampai harus ke pemerintah pusat. Kalau memang saya diminta untuk membuat Surat Keputusan untuk mengatur Puskesos harus diatur juga dari atasnya, kami juga mau aturannya yang jelas dan kalau bisa dari daerah pun harus dilibatkan juga,” pungkas Imron.
