CIAYUMAJAKUNING.ID – Persoalan carut marutnya soal data kemiskinan di Kabupaten Cirebon, mendapat sorotan dari Anggota DPR RI Komisi VIII Dapil VIII Jabar, Selly Andriany Gantina yang mendorong Bupati Cirebon untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian periode masa kerja tenaga Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang tersebar disetiap desa.
Dikatakan Selly, hal itu dimaksudkan agar tenaga Puskesos tidak diganti setiap pergantian kuwu sesuai kepentingan politik di desa.
“Kalau setiap ada pergantian kuwu yang berdampak pada pergantian tenaga Puskesos karena kepentingan politik, saya yakin data yang dihasilkan juga gak akan bisa berkelanjutan,” papar Selly saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (17/1/2022).
Dirinya juga menyarankan dalam Surat Keputusan Bupati itu agar tenaga Puskesos tidak diganti selama dua periode kuwu agar data yang dihasilkan bisa terus berkelanjutan.
Bahkan bukan hanya itu, pemerintah daerah juga harus bisa menganggarkan bagi tenaga Puskesos sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari desa. Karena tenaga Puskesos sebagai pintu gerbang terdepan untuk mendata masyarakat miskin di Kaupaten Cirebon.
“Adanya temuan dari Bu Menteri atas data yang menyimpang, jadi Puskesos juga harus diaggarkan sama pemerintah daerah untuk melaukan verifikasi dan validasi supaya pendataan bisa lebih maksimal,” ungkap Selly.
Selly menegaskan, Bupati, Wakil Bupati, DPRD da perangkat daerah lainnya jangan mementingkan kepentingan politik di atas kepentingan masyarakat. Jadi yang harus dilakukan segera oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon bekerja untuk masyarakat, mengingat tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih terhitung tinggi setelah hampir dua tahun terguncang oleh pandemi yang berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat yang menurun dan berdampak pada bertambahnya jumlah kemiskinan.
