Apakah Sekda Sudah Ditentukan ? Komisi I Minta Proses Harus Objektif

CIAYUMAJAKUNING.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H Sofwan menyebutkan, dalam proses mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) melalui open bidding juga menjadi sorotan pihaknya. Ia menduga dalam proses yang dilakukan tidak objektif, dengan adanya warning dari Wakil Bupati (Wabup) Cirebon dalam pemberitaan yang meminta pemilihan Sekda tidak by design.

Menurut pria yang akrab disapa Opang ini, sudah seharusnya proses dalam seleksi menentukan Sekda dilakukan secara objektif dan profesional.

Jangan sampai ada by design, sehingga open bidding yang digelar tidak dinilai hanya sebagai formalitas semata karena “pengantennya” sudah disiapkan.

Objektivitas dan profesionalisme yang harus diterapkan panitia seleksi (Pansel) perlu dilakukan, agar menghasilkan Sekda yang terbaik dan berkualitas.

“Sebab Sekda itu panglimanya PNS. jadi kalau nanti yang terpilih menjadi sekda tidak mempunyai integritas yang kuat, maka kepemimpinannya pun tidak menumbuhkan etos kerja yang baik pula,” kata Opang, Minggu (7/8/2022).

Advertisement

Politisi Partai Gerindra ini pun sangat mendukung apa yang menjadi sorotan Wabup Cirebon, mengenai rekam jejak para peserta open bidding. Artinya, kata dia, rekam jejak para peserta harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penilaian.

Sebab bagaimana pun, kata Opang, ketika rekam jejak pendidikan, lama bekerja, penempatan berdinas serta kinerja mereka selama menjadi ASN kurang baik, tentunya tidak seharusnya yang bersangkutan terpilih baik di tiga besar maupun menjadi Sekda terpilih nanti.

“Dalam rangka meningkatkan performa kerja ASN, tentunya rekam jejak yang dimaksudkan Bu Wabub itu kami sangat sepakat. Apalagi wabub itukan bagian dari pengambil keputusan, kalau bagian dari pengambil keputusan saja memberi warning dan mempertanyakan sebuah proses agar objektif, jangan-jangan ini prosesnya tidak objektif,” tegas Opang.

Dugaan bakal tidak objektifnya proses open bidding pun, kata dia, tidak hanya dari warning Wabup Cirebon. Tetapi sejak awal dibukanya pendaftaran open bidding sekda sudah terlihat. Yakni sepi peminat, sampai harus diperpanjang waktu pendaftarannya.

Artinya, Opang menduga, para ASN khususnya eselon II sudah paham akan sia-sia jika mereka memaksakan diri ikut mendaftar open bidding sekda. Karena dugaannya calon sekda sudah disiapkan oleh Bupati Cirebon.

Advertisement

“Jadi pantas saja peminatnya sedikit. Apalagi ingat proses pergantian sekda juga saya mendapatkan sebuah pernyataan yang menggelitik dari salah satu ASN pada saat ada kegiatan di kecamatan. Saya enggak paham maksudnya apa dengan pernyataan yang kurang lebih begini, kalau panglimanya saja dibegituin bagaimana anak buahnya?” kata Opang.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih menyoroti proses seleksi jabatan pimpinan pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon. Ia meminta kepada Pansel agar bekerja secara profesional dan maksimal tanpa adanya kepentingan di dalamnya.

Menurut Wabup Ayu, posisi Sekda sangat vital dalam sebuah pemerintahan. Sehingga seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan Sekda yang terbaik.

“Jabatan Sekda kan sangat penting sehingga tidak boleh asal dalam menentukan,” ujar Ayu.

Ia menyebutkan rekam jejak yang menjadi salah satu penilaian dari para peserta, serta kompetensi bidang perlu menjadi pertimbangan penting. Sebab, rekam jejak ini bisa menjadi gambaran umum bagaimana kinerja para peserta.

Advertisement

“Rekam jejak ini kan pendidikan, lama bekerja, penempatannya saat berdinas di mana saja dan bagaimana kinerja para peserta pada suatu jabatan. Dengan demikian, penilaian rekam jejak ini harusnya independen sesuai kondisi para peserta,” katanya.

Disinggung peserta yang dijagokan olehnya, Ayu enggan membahas. Juga sangat menyayangkan dengan adanya isu putra mahkota yang bergulir sebelum tahapan seleksi terbuka dimulai.

“Jangan sampai seleksi terbuka ini sudah dirancang untuk meloloskan satu calon. Kalau boleh jujur, secara kuantitas peserta, saya kecewa karena seharusnya lebih banyak yang mendaftar. Tetapi, jika memang tetap berjalan, Tim Pansel harus membuktikan bahwa adanya putra mahkota dalam seleksi terbuka ini tidak benar. Reputasi pansel juga dipertaruhkan karena tentu masyarakat ikut mengawasi,” katanya. ***