Bupati Nina Buka Suara Soal Kasus Korupsi di Lingkungan Pemkab Indramayu

CIAYUMAJAKUNING.ID – Aparat penegak hukum kini tengah memproses kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Indramayu.

Untuk itu, Bupati Indramayu Nina Agustina mendukung penuh dengan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kalau diingatkan sudah, ditegur juga sudah, lalu diberi sanksi sudah, tiba-tiba ketahuan korupsi, ya bukan salah saya kalau kemudian kasusnya diproses hukum. Saya tidak mau melindungi ASN yang nakal,” katanya, Minggu (09/10).

Tindak pidana korupsi, sambung Bupati Nina, menjadi salah satu penghambat pembangunan daerah dan sumber kesengsaraan masyarakat.

Oleh karena itu, ia akan terus mengawal dan mengawasi komitmen serta integritas pegawainya agar tidak terseret dalam pusaran korupsi.

Selain itu, Bupati Nina juga mendukung tindakan aparat penegak hukum agar ASN Pemkab Indramayu bersih dari kasus korupsi dan bisa melayani masyarakat dengan transparan serta profesional.

“Berulang kali saya tegaskan, jangan coba-coba korupsi. Seluruh ASN saya harap bekerja dengan baik dan benar, sesuai aturan dan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2022, setidaknya ada enam orang ASN Pemkab Indramayu yang terseret korupsi dan terlibat dalam tiga kasus berbeda.

Pertama, kasus pengadaan masker covid-19 yang melibatkan dua orang ASN dan telah divonis masing-masing lima tahun enam bulan.

Keduanya adalah DD, mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan CY selaku Plt. Sekretaris BPBD.

Lalu kasus korupsi yang menyeret mantan Camat Sukra AM yang divonis satu tahun penjara atas korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Terbaru, penetapan status tersangka terhadap tiga orang ASN di lingkungan Sekda Kabupaten Indramayu, yakni berinisial A, N dan TH.

Mereka diduga terlibat korupsi anggaran kegiatan makan dan minum santri yang juga melibatkan seorang swasta berinisial EN.

Menanggapi serangkaian kasus tersebut, Bupati Nina menyatakan pihaknya akan terus mendukung aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya. ***