CIAYUMAJAKUNING.ID – Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis membuka langsung forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 di sebuah hotel di Jalan Siliwangi Kota Cirebon.
Menurutnya, Pemkot Cirebon butuh masukan pemangku kepentingan untuk menyusun RPD agar pembangunan tetap berjalan dengan baik meski di masa transisi kepemimpinan.
“Sejumlah permasalahan pembangunan di Kota Cirebon perlu kita tuntaskan bersama-sama melalui intervensi program di masing-masing perangkat daerah (OPD),” ujar Azis, Rabu (30/11).
Program-program di OPD, lanjutnya, harus terintegrasi dan berkesinambungan agar lebih terarah dan tertata.
Permasalahan pembangunan di Kota Cirebon antara lain, belum optimalnya kualitas hidup masyarakat.
Hal ini, di buktikan dengan tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021.
“Dari target yang kami tetapkan sebesar 75,44 poin, hanya mencapai 75,25 poin,” ujar Azis.
Belum meratanya pembangunan dan kualitas lingkungan hidup (IKLH( juga jadi penanda dengan peningkatan indeks gini ratio Kota Cirebon tahun 2021 yang mencapai angka 0,489 persen.
IKLH mengalami penurunan, dari 56,25 poin pada tahun 2020 menjadi 55,7 poin pada tahun 2021.
Capaian daya saing daerah antara tahun 2020 hingga 2021 belum meningkat secara signifikan.
Lalu, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mencapai 10,03 persen dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,22 poin dan indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,68 poin.
“Kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya,” kata Azis.
Ia juga meminta segenap OPD untuk dapat segera melakukan penyusunan rencana strategis (renstra) tahun 2024-2026.
“Kepala perangkat daerah harus siap berkomitmen untuk menyelesaikan tahapan RPD dan menjalankan program sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sehingga program-program yang sudah berjalan dapat berlanjut,” tegas Azis.
Pihaknya juga berharap penyusunan dokumen RPD dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan di Kota Cirebon.
Berorientasi pada reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, sinkronisasi program mulai pemerintah pusat, provinsi hingga Kota Cirebon.
“Dan pengembangan ekonomi daerah yang mendukung ekonomi regional dan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Azis. ***
