CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon guna menyoroti sejumlah program prioritas untuk tahun 2023 di ruang rapat gedung DPRD.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Dani Mardani, pagu anggaran awal DPKP Kota Cirebon pihaknya rencanakan sebesar Rp 14 miliar.
“Usai koreksi dan penyesuaian, Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023 kita sepakati Rp 9 miliar,” ungkapnya saat rapat, Selasa (06/12).
Hal itu, Dani nilai, masih jauh dari harapan apalagi ekspektasi kepada DPKP Kota Cirebon tinggi, terutama pada bidang penyelamatan.
Akibatnya, imbuhnya, banyak kegiatan yang tak terbiayai.
“Sseperti pembelian armada baru senilai Rp 1,7 miliar terpaksa di alihkan untuk membeli peralatan,” ujar Dani.
Terlebih, rerata mobil damkar milik DPKP Kota Cirebon sudah sangat tua, bahkan ada yang sudah berusia 25 tahun.
Dengan begitu, peremajaan mobil damkar menjadi sangat prioritas.
“Hal lain penting lain adalah bidang pemberdayaan masyarakat sudah tidak ada kegiatan sama sekali, karena ada efisiensi anggaran,” sambung Dani.
Padahal, kata dia, kalau ada pelatihan masyarakat, kebakaran bisa kita cegah.
Program prioritas DPKP Kota Cirebon tahun 2023 yaitu pembangunan Kantor Damkar, penyediaan pemeliharaan suku cadang, dan service kendaraan.
“Kami juga mengusulkan adanya pelatihan, pembinaan kader masyarakat siaga kebakaran dan rescue,” ujar Kepala DPKP Kota Cirebon Adam Nuridin.
DPKP Kota Cirebon juga mengusulkan pengadaan kendaraan mobil damkar, perlengkapan dan peralatan kebakaran, serta peningkatan SDM tenaga teknis petugas kebakaran.
Adam mengeluhkan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang menjadi kendala.
Terlebih honorarium tenaga non-ASN yang belum seimbang dengan tanggung jawab penyelamatan.
“Paling banyak laporan itu evakuasi tawon, sehari 3 sampai 4 kali,” lapornya.
Untuk jari bengkak karena cincin bisa setiap hari.
Pengadaan mobil tahun ini batal, karena anggaran tidak cukup sebab kebutuhan 2 unit, harganya Rp 1,7 miliar.
“Masalah lain, banyak pegawai kami juga tidak di usulkan jadi PPPK,” tuturnya. ***
