CIAYUMAJAKUNING.ID – DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPD Aliansi Honorer Nasional (AHN), BKPSDM, BPKPD dan DPKP di Griya Sawala.

Menurut Ketua Komisi I Dani Mardani, AHN Kota Cirebon meminta agar tenaga honorer K2 di beri kesempatan mengikuti seleksi PPPK.

“Dari pihak BKPSDM belum ada kebijakan. Karena itu, kami semua menaruh harapan tenaga K2 ini bisa di ikutsertakan pada seleksi P3K,” ujarnya usai rapat, Senin (16/01).

Selain itu, lanjut Dani, mereka ingin memastikan status kepegawaiannya, menyusul ada rumor penghapusan seluruh tenaga honorer pada tahun ini.

Pihaknya juga berharap adanya perhatian khusus dari Pemkot Cirebon atas kesejahteraan nasib tenaga honorer di Kota Cirebon.

Sebab, tanggung jawab pengupahan tenaga honorer masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Dani, tenaga honorer K2 masih banyak yang berada di bawah UMR Kota Cirebon.

“Saya kira ini prioritas yang di perjuangkan. Jangan sampai dedikasi mereka tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat,” katanya.

Untuk itu, Komisi I akan menunggu hasil konsultasi BKPSDM dengan BKN terkait pembukaan formasi bagi tenaga honorer K2 administrasi dan tenaga teknis.

“Februari mendatang kami meminta hasil konsultasi dan rapat BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah mengenai usulan formasi P3K tahun 2023,” ujar Dani.***