CIAYUMAJAKUNING.ID – Realisasi pendapatan dari sektor pajak retribusi aktivitas kapal bongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan pada tahun 2022 mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Cirebon.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso mengatakan, realiasasi pendapatan tersebut mencapai 82 persen atau sekitar Rp950 juta dari target sebesar Rp1,2 miliar.

“Sebenarnya target masih bisa tercapai, karena ada piutang sekitar Rp400 juta dari pemilik kapal yang belum terbayarkan,” ucapnya, Kamis (02/02).

Karso mengatakan itu pada rapat kerja Komisi II DPRD bersama pejabat PPN Kejawanan dan DKPPP Kota Cirebon di Griya Sawala.

Catatan DKPPP Kota Cirebon menyebutkan selisih piutang yang belum di setorkan jika di akumulasikan mencapai Rp1,3 miliar.

Pada tahun 2022 lalu, tercatat dari 240 kapal ikan hanya 339 kali aktivitas bongkar ikan di PPN Kejawanan.

Asumsinya, rata-rata kapal ikan melakukan bongkar hanya satu hingga dua kali.

Komisi II DPRD Kota Cirebon juga berharap kuota BBM bersubsidi bisa di akses untuk nelayan.

Kelangkaan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan, menurutnya, berdampak bagi aktivitas kapal yang memilih bersandar di pelabuhan lain.

Hal ini di sebabkan karena pengusaha BBM belum mendapat izin penyaluran.

Komisi II sudah beraudiensi dengan BPH Migas dan Pertamina pada November 2022 terkait pemenuhan kuota BBM untuk kebutuhan nelayan Kejawanan.

Hasil pertemuan di sepakati kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Kota Cirebon sekitar 3 juta liter.

“Sayangnya, kuota BBM itu belum bisa diakses nelayan karena dari pihak perusahaan penyalur BBM terkendala belum memperpanjang sewa tempat di PPN Kejawanan. Jadi, ini ironi,” keluhnya. ***