Umum

Ombudsman RI Sebut Beban APBN Untuk Subsidi BBM Terlalu Besar Meski Alami Kenaikan Harga

Published

2 tahun ago

6 April 2023

CIAYUMAJAKUNING.ID – Ombudsman RI menggelar diskusi publik mengenai urgensi pembatasan distribusi BBM bersubsidi berbasis pendataan kendaraan bermotor disalah satu hotel di Kota Cirebon, Kamis (6/4/2023).

Diskusi publik ini diikuti oleh sejumlah stakeholder mulai dati unsur pemerintah, organisasi masyarakat dan pembaga kepemudaan.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menegaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan migas. Akan tetapi membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengeksplorasi yang selama ini menggerus APBN.

Selain itu juga, negara sampai sejauh ini masih melalukan subsidi ke sejumlah jenis BBM. Belum lagi mengenai biaya revitalisasi kilang minyak yang terbilang sangat mahal.

“APBN Indonesia sudah banyak habis untuk subsidi BBM, belum lagi banyaknya kasus kilang minyak yang meledak salah satunya kilang minyak balongan yang sudah berusia 29 tahun,” kata Hery.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk bisa beralih pada kendaraan listrik. Selain lebih irit kendaraan listrik juga sangat ramah dengan lingkungan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana yang hadir pada kesempatan ini menuturkan, peran BBM sangat penting bagi masyarakat. Bahkan BBM pun hal yang paling berpengaruh pada harga-harga bahan pokok.

“Di tahun lalu dibulan September pemerintah menaikan harga BBM yang didorong oleh kenaikan harga minyak dunia dari 63/ barel menjadi 100$/barel. Dengan naiknya harga BBM subsidi dan non subsidi itu sejumlah harga bahan pokok alami kenaikan,” jelasnya.

Terlebih lagi ditegaskannya BBM subsidi yang diberikan selama ini tidak dipungkiri masih dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Maka sebagai upaya pengendalian BBM subsidi maka perlu dilakukan pembatasan dengan cara melakukan pendataan supaya lebih tepat sasaran.

“Kuota BBM di tahun 2023 mengalami kenaikan volume permintaan BBM oleh karena itu akan menambah pada pencemaran polusi,” paparnya.

Lebih lanjut kata dia, Kota Cirebon yang memiliki wilayah yang dihuni 346 ribu jiwa ditambah aktivitas masyarakat tetangga maka menambah buruknya kondisi udara di Kota Cirebon akibat banyaknya kendaraan yang beraktifitas di kota udang ini.

“Kami harap dengan diskusi publik ini bisa memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan mengenai BBM secara koprehensif,” ucapnya.***