Bawaslu Kabupaten Cirebon Rekomendasikan Ratusan DPT Pada KPU

CIAYUMAJAKUNING.ID – Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cirebon sebanyak 839 pemilih. Jumlah rekomendasi termasuk pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan juga pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cirebon, sekaligus koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, Sadaruddin Parapat mengatakan, kalau pihaknya sebelum pelaksanaan Pleno Penetapan DPT yang dilakukan KPU sudah lebih dulu memberikan rekomendasi kepada KPU terkait data pemilih.

“Sebelum Pleno dilakukan kami dari Bawaslu sudah memberikan rekomendasi kepada KPU terkait data pemilih. Adapun jumlahnya sebanyak 834 pemilih yang kami rekomendasikan,” Ujar Sadaruddin saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

Sementara itu 5 data pemilih yang direkomendasikan oleh Bawaslu, dikatakan Sadaruddin dilakukan pada saat pelaksanaan Pleno Penetapan DPT. Data pemilih yang direkomendasikan Bawaslu merupakan data TMS dan juga MS yang dihasilkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan juga PKD.

“Jadi total yang sudah kami rekomendasikan kepada KPU sebanyak 839 data, terkait data itu diakomodir atau tidak oleh KPU itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Advertisement

Data pemilih yang direkomendasikan ini lanjut Sadaruddin didominasi oleh pemilih yang meninggal dunia dan juga pindah tempat tinggal. Meskipun ada juga data terkait keanggotaan TNI dan Polri.

“Bagi anggota TNI dan Polri yang memasuki purna tugas per hingga 13 Februari 2024, itu harus masuk ke DPT. Sebaliknya pemilih yang tadinya masuk ke DPT wajib dikeluarkan mana kala resmi menjadi anggota TNI dan Polri,” terangnya.

Sadaruddin juga mengatakan, selain data pemilih dari unsur TNI dan Polri, pihaknya juga merekomendasikan kepada KPU terkait pemilih yang saat ini tengah bekerja diluar negeri. Pasalnya tenaga kerja migran yang direkomendasikan untuk dihapus dari DPT adalah pemilih yang dipastikan tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang.

“Kalau TKI atau TKW ini bisa dipastikan hadir, ya kami tidak merekomendasikan untuk dicoret dari DPT. Ini yang dipastikan tidak bisa harus saja dan masih bekerja diluar negeri,” katanya.

Setelah penetapan DPT ini, ditambahkan Sadaruddin pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap data pemilih, terutama untuk pemilih yang meninggal dunia dan juga pindah domisili. Untuk itu dirinya meminta kepada Panwascam dan juga PKD untuk tetap semangat mengawal hak pilih ini.

Advertisement

“Ini bagian dari tugas pokok dan fungsi kami di Bawaslu, dan kami tetap komitmen untuk mengawal hak pilih warga Negara Indonesia,” tambahnya.

Disinggung mengenai hasil pengawasan pada tahapan verifikasi administrasi (Vermin) Bacaleg yang dilaksanakan oleh KPU, Sadaruddin mengatakan, kalau hasil Vermin yang dilakukan oleh KPU diketahui masih banyak yang harus dilakukan perbaikan oleh Bacaleg. Terkait dokumen persyaratan yang diajukan oleh partai politik.

“Perbaikan ini meliputi dukumen pengunduran diri untuk Bacaleg seperti yang saat ini menjabat sebagai Kuwu atau yang lainnya. Nah surat pengunduran dirinya itu belum ada, jadi harus dilampirkan sebagai syarat menjadi Bacaleg,” katanya.

Selain dokumen syarat, dikatakan Sadaruddin pihaknya juga masih menunjukkan adanya kegandaan baik ganda internal maupun ganda eksternal.

“Partai Politik diberikan waktu untuk melakukan perbaikan sebelum ditetapkan menjadi DCS, saya berharap parpol bisa memanfaatkan waktu perbaikan ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.***

Advertisement