CIAYUMAJAKUNING.ID – Laporan hasil tim investigasi racikan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait polemik Ponpes Al Zaytun telah di serahkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta dan mengaku sudah melakukan komunikasi dua arah.
Menurut Ridwan Kamil, tim investigasi melakukan komunikasi dengan pimpinan Al Zaytun yang di sesuaikan dengan penggalian data lapangan.
“Tim investigasi yang kami bentuk telah melakukan wawancara langsung ke yang bersangkutan dan melakukan penggalian data lapangan,” ucapnya, Sabtu (24/06).
Ridwan Kamil juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait penanganan polemik Ponpes Al Zaytun yang mengarah pada tindakan aspek hukum, administrasi, dan keamanan sosial.
Ia berharap laporan tim investigasi dapat segera di tindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Insyaallah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut pula SDM anak-anak yang sedang belajar di sana,” harap Ridwan Kamil.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa ada tiga penanganan yang akan di lakukan terhadap polemik Al Zaytun.
Pertama, ada dugaan kuat terjadi tindak pidana, polisi akan menanganinya dam dalam waktu dekat akan di umumkan kepada publik.
“Nanti Polri akan menangani tindak pidananya, pasal apa yang akan menjadi dasar nanti akan diumumkan pada waktunya,” tuturnya.
Kedua, yaitu pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) pengelola Ponpes Al Zaytun.
“Namun tetap memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana,” imbuh Mahfud.
Penanganan yang ketiga yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan.
Menurutnya, menjaga kondusivitas merupakan tugas pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Indramayu yang menaungi wilayah Ponpes Al Zaytun yang berlokasi di Kecamatan Gantar.
“Ini tugasnya kewilayahan Pemda, Kabinda, Polda, Kesbangpol, TNI di Jabar. Kalau perlu, koordinasikan dengan pusat,” jelas Mahfud. ***
