Connect with us

    Umum

    Komitmen Pasangan BERES Perjuangkan Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak di Kota Cirebon

    Published

    on

    CIAYUMAJAKUNING.ID – Saat menghadiri diskusi di salah satu hotel di Jl Siliwangi, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati-Suhendrik berkomitmen memperjuangkan nasib warga yang terdampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Pad forum diskusi bertema ‘Membedah Pola Pandang Kota Cirebon bagi Paslon pada Saat Memimpin Kota’ itu, ia mendukung penuh langkah warga.

    Yakni terkait pengajuan peninjauan kembali/judicial review (JR) atas Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Kendati nantinya hasil MA berbeda dari harapan masyarakat, Eti mengaku akan berkomitmen supya besaran tarif PBB dapat di evaluasi jika terpilih nanti.

    “Jika keputusan JR berbeda dengan harapan, kami pasangan BERES (Bersama Eti-Suhendrik) sangat bisa memperjuangkan perda tersebut,” ujar Eti, Kamis (19/09).

    Advertisement

    Akan tetapi jika di kabulkan, sambungnya, justru pihaknya sangat bersyukur.

    Di hadapan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon, Eti berharap, aspirasi tersebut bisa di kabulkan MA.

    Cawalkot Cirebon Eti Herawati. (ciayumajakuning.id)

    Ia menilai dampak dari penyesuaian tarif PBB ini banyak warga Kota Cirebon merasa terbebani.

    Bahkan ada yang mengalami kenaikan tarif pajak hingga 1000 persen.

    Besaran tarif kenaikan PBB di Kota Cirebon di nilai Eti, sudah seharusnya berubah.

    Karena itu, regulasi tersebut harus di evaluasi dengan mempertimbangkan azas proporsionalitas dan tidak membebani masyarakat.

    Advertisement

    “Terkait persoalan tarif PBB, kami pasangan BERES akan mengambil keputusan untuk merevisi perda jika putusan itu berbeda,” katanya.

    Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Cirebon pasangan BERES, Suhendrik mengaku senang adanya forum-forum diskusi di Kota Cirebon.

    Baginya, kegiatan itu bisa menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang di anggap kurang tepat.

    “Suara-suara silent majority ini perlu didengarkan, apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami akan dengarkan dan sikapi,” ujar Suhendrik. ***

    Advertisement
    Continue Reading

    Yang Lagi Trend