DPRD Kota Cirebon Soroti KRIS dan Tagihan BPJS di RSUD Gunung Jati

CIAYUMAJAKUNING.ID – Saat melakukan pemantauan, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf mengapresiasi implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Gunung Jati yang di nilai telah sesuai dengan amanat Perpres No.59/2024.

Ia berharap target tersebut dapat terus di tingkatkan, tidak hanya karena KRIS, tetapi juga mewujudkan rumah sakit yang unggul.

“Dan mendukung program Hospital Tourism Rumah Sakit berbasis pariwisata,” ujar Yusuf di ruang Komite Medis RSUD Gunung Jati, Senin (06/05).

Ia menjelaskan salah satu perubahan signifikan dalam penerapan KRIS adalah pengurangan kapasitas pasien per kamar.

“Dulu satu kamar bisa di isi enam, sekarang hanya empat pasien. Ini menunjukkan adanya peningkatan kenyamanan dan kualitas layanan,” ujar Yusuf.

Advertisement

Sementara itu, Direktur RSUD Gunung Jati dr Katibi memaparkan standar KRIS mencakup pemenuhan 12 komponen layanan dasar.

Seperti bahan bangunan yang sesuai standar hingga tersedianya outlet oksigen di setiap ruangan.

“KRIS memastikan seluruh pasien mendapatkan layanan yang setara secara infrastruktur,” jelasnya.

dr Katibi menambahkan KRIS kini menjadi standar layanan bagi seluruh peserta BPJS dari kelas 1-3 sehingga bisa memberikan pelayanan yang layak.

Yusuf juga menyoroti dampak penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Cirebon.

Advertisement

“Kita lihat sendiri, kelas 3 sekarang sudah pakai AC, kamar mandi di dalam dan hanya diisi empat orang,” tuturnya.

Namun, lanjut Yusuf, beban layanan juga meningkat.

Meskipun APBD hanya menanggung sekitar 77.800 warga, faktanya tagihan BPJS tembus 79.000 jiwa.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan.

“Ada warga dari luar yang mendapatkan layanan BPJS dan pada akhirnya tagihan di bebankan ke Kota Cirebon, bukan ke daerah asal pasien,” ucap Yusuf.

Advertisement

Ia mengungkapkan persoalan ini tengah di bahas oleh Komisi III DPRD.

Yusuf berharap Komisi III bisa menjalin komunikasi dengan pemprov maupun daerah asal pasien tersebut.

“Karena yang piutang yang harus ditagih itu ya Kota Cirebon, padahal warganya dari luar,” katanya.

Yusuf menegaskan, pihaknya akan segera melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPRD dan mendorong adanya komunikasi antardaerah.

“Kami ingin ada kejelasan ke depan. Apakah kita di beri ruang untuk koordinasi lintas wilayah, atau seperti apa,” tutupnya. ***

Advertisement