Umum

Kuningan Terima Opini WDP dari BPK RI, Ini Kata Bupati Dian

Published

1 bulan ago

15 Juni 2025

CIAYUMAJAKUNING.ID – Pemkab Kuningan menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dari BPK RI di Bandung, Jumat (23/05).

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar perolehan opini ini menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh jajaran pemkab.

Sekaligus tantangan yang harus dijawab secara konkret dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

“Kami menerima opini WDP ini dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Opini ini, kata Bupati, merupakan potret kinerja pengelolaan keuangan pada tahun 2024.

Terlepas siapa pun pimpinannya, ini adalah refleksi dari masih adanya catatan yang harus segera di tindaklanjuti.

“Hal ini juga menjadi dorongan bagi kami untuk melakukan pembenahan menyeluruh agar tahun depan Kabupaten Kuningan dapat meraih opini WTP,” harapnya.

Menurut Bupati opini WDP merupakan titik tolak untuk memperbaiki kelemahan sistemik yang di temukan dalam audit BPK.

Pihaknya akan melakukan berbagai langkah strategis dan terukur untuk memastikan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun harus menyelesaikan permasalahan warisan dari kinerja pimpinan sebelumnya, Bupati sudah menyiapkan berbagai langkah perbaikan.

Pertama, segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Setiap OPD wajib menindaklanjuti temuan BPK dengan menyusun rencana aksi yang detail dan melaporkan progresnya secara berkala,” ujarnya.

Kedua, Inspektorat akan di perkuat perannya sebagai penjaminan kualitas sekaligus menjadi institusi yang memberikan peringatan dini.

Ketiga, Pemkab akan memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan, pelaporan dan pengelolaan aset guna menjamin akurasi dan akuntabilitas.

Dalam hal ini harus ada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, patuh peraturan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Terakhir, menggelar rakor rutin antar OPD guna menyinergikan langkah pembenahan dan memastikan tak ada unit yang bekerja sendiri-sendiri,” jelasnya.

Bupati Kuningan menegaskan pencapaian ini merupakan cerminan dari komitmen bersama terhadap tata kelola pemerintahan.

“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadikan hal ini sebagai prioritas. Mari jadikan evaluasi ini sebagai peluang perbaikan,” tuturnya. ***