Problem TPA Kopiluhur Jadi Sorotan, Umar Klau Dorong Pemkot Cirebon MoU Hingga Kompensasi Warga Argasunya

CIAYUMAJAKUNING.ID: Anggota DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau menyatakan persoalan penanganan sampah di TPA Kopiluhur perlu menjadi perhatian serius oleh Pemkot Cirebon.

Warga terdampak khususnya kelurahan Argasunya merasa dirugikan lantaran limbah TPA Kopiluhur mencemari sumur mereka. Ia mengatakan, perlu ada solusi konkrit bahkan membuat MoU antara warga sekitar TPA Kopiluhur dengan pemerintah.

“Sudah bertemu perwakilan Rw dan Rt se Kelurahan Argasunya dan salah satu solusi konkrit yang saya sarankan adalah pemerintah memberi kompensasi kepada warga Argasunya,” kata Umar saat mengikuti Reses di Kelurahan Argasunya, Rabu (13/8/2025).

Ia mengatakan, hasil reses dan pertemuan rutin bersama warga sebagian besar meminta pemerintah untuk mencari solusi konkrit. Ia menegaskan, agar apa yang menjadi program pemerintah menjadi persoalan.

Menurutnya, solusi kompensasi dianggap konkrit karena hingga saat ini belum ada tempat yang layak untuk dijadikan TPA selain Kopiluhur.

Advertisement

“Untuk berfikir menggeser TPA sepertinua terlalu ekstrim dan beresiko. Jadi kompensasi ke masyarakat yang terdampak solusinya. Kami akan dibahas teknisnya agar ada agreemen konkrit dan jelas antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemberian kompensasi ke masyarakat Argasunya beragam. Bisa dalam bentuk pengobatan gratis, pemberian sembako rutin atau uang tunai.

Pemberian kompensasi tersebut, katanya tergantung kesepakatan masyarakat dengan pemerintah.

“Kesepakatan atau MoU warga dengan pemda agar ketika terjadi persoalan ada twmpat untuk konfirmasi yaitu MoU nya, sejauh ini warga mau berpegang pada apa kalau terjadi persoalan. Jangan seolah warga hanya menerima, sabar dan tawakal saja,” kata Umar.

Menurutnya, solusi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi misi Wali Kota Cirebon saat ini yakni SETARA. Ia berharap kedepan kehidupan waega Argasunya benar setara dengan kelurahan lain.

Advertisement

“Dalam berbagai aspek pembangunan, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi. Jangan sampai mereka jadi korban atas program pemerintah. Sampah ditampung di Argasunya adalah program pemerintah harus ada solusi bukan masalah,” ujarnya.