CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan BPS, Dinsos, seluruh Camat dan lurah guna membahas akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi III Yusuf menilai akurasi DTSEN masih belum optimal.
Sehingga validitas data harus menjadi prioritas dalam penyusunan DTSEN.
“Harus ada data yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tuturnya.
Yusuf menambahkan pemerintah sekarang mengklaster jadi 10 desil dan berharap datanya akurat dan berkeadilan.
Meskipun penetapan desil di lakukan pemerintah pusat, ia menilai pemda memiliki ruang untuk mengusulkan perubahan data.
Mekanisme tersebut di lakukan melalui musyawarah kelurahan (muskel) yang menjadi titik awal verifikasi, evaluasi dan pembaruan DTSEN.
“Ruang diskusi, pembaruan, update data, legalitasnya di situ,” tambah Yusuf.
Anggota Komisi III Umar Stanis Klau menambahkan muskel merupakan mekanisme yang berkeadilan karena berbasis by name by address.
Dengan pendekatan tersebut, proses verifikasi di nilai lebih transparan dan mampu meminimalkan potensi penerima yang tidak tepat sasaran.
Komisi III pun merekomendasikan supaya pelaksanaan muskel di gelar lebih rutin.
Ia menilai frekuensi pelaksanaan di Kota Cirebon yang saat ini hanya satu kali dalam setahun masih jauh dari ideal.
“Idealnya sebulan sekali dan minimal tiga bulan sekali agar evaluasi dapat terpantau secara real time,” ucap Umar.
Ia juga menegaskan data sosial merupakan fondasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“DTSEN ini harus berkeadilan, data berangkat dari kondisi riil masyarakat itu sendiri,” pungkas Umar. ***
