CIAYUMAJAKUNING.ID – Aliansi Kuat Sosial Politik (Akusospol) melakukan audiensi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon sebagai bentuk respons atas polemik yang muncul akibat komentar kontroversial Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, di media sosial.
Audiensi tersebut digelar sebagai upaya menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong DPRD Kabupaten Cirebon untuk bersikap transparan dan tegas dalam menyikapi persoalan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Koordinator Akusospol, Baale, mengatakan bahwa gelombang opini publik saat ini tidak hanya tertuju kepada individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga representasi rakyat.
“Viralnya pemberitaan mengenai salah satu anggota dewan telah memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sorotan publik kini tidak hanya menyasar personal yang bersangkutan, tetapi juga menyentuh marwah dan integritas lembaga DPRD secara keseluruhan,” ujarnya, Senin (22/6/2026)..
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah pribadi semata. Akusospol menilai kasus tersebut telah berkembang menjadi isu etika yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik di daerah.
Dalam audiensi tersebut, Akusospol menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Pertama, meminta penjelasan resmi mengenai langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh BK DPRD dalam menangani kasus komentar kontroversial yang melibatkan Nana Kencanawati.
Kedua, menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta ketegasan DPRD dalam menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga. Ketiga, mendorong BK DPRD agar mengambil sikap yang jelas dan tidak kompromistis terhadap setiap dugaan pelanggaran etika maupun perilaku yang dinilai mencederai kehormatan anggota dewan.
Baale menegaskan bahwa audiensi tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Cirebon untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas lembaga dan merespons kritik publik secara terbuka.
“Kami berharap DPRD tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Justru ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa lembaga legislatif siap berdiri tegak menjaga integritas, etika, dan kepercayaan publik,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal proses tersebut, Akusospol juga meminta seluruh anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon menandatangani pakta integritas atas tuntutan yang mereka ajukan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan proses penanganan berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hingga audiensi berlangsung, Akusospol menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan berharap Badan Kehormatan segera mengambil langkah konkret demi menjaga marwah DPRD Kabupaten Cirebon di mata masyarakat.
