BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM turun langsung memastikan persoalan pembayaran sopir dan kernet truk dalam program Gentengisasi Jatiwangi diselesaikan.
KDM bahkan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman dan Bupati Purwakarta Om Zein serta pihak terkait memberikan penjelasan langsung mengenai penyebab masih adanya sopir yang belum menerima pembayaran.
Dari dialog persoalan pembayaran bukan semata-mata karena tidak tersedia uang. Dana untuk membayar biaya pengiriman disebut sudah disiapkan oleh pihak koperasi tetapi terdapat persoalan administrasi serta ketidakjelasan tujuan pengiriman genteng pada sebagian wilayah.
KDM awalnya mempertanyakan mengapa masih ada truk yang sudah membawa genteng tetapi sopirnya belum dibayar.“Kenapa ada kemarin ada yang teriak-teriak sopir belum dibayar?” tanya KDM dikutip Rabu (11/11/2026).
Sekda Jabar Herman Suryatman kemudian menjelaskan bahwa dari ratusan truk yang telah disiapkan, terdapat sebagian yang belum dapat diberangkatkan karena persoalan administrasi dan tujuan distribusi.
“Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan kan keluar mobilnya terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas,” jelas Herman.
Persoalan tersebut salah satunya terjadi karena pelaksanaan tender untuk toko bahan bangunan di sejumlah daerah belum selesai. Akibatnya, toko yang menjadi tujuan pengiriman belum dapat menerima genteng.
Herman menyebut Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan sebagai wilayah yang pelaksanaan tendernya belum selesai.
“Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng,” katanya.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada truk yang sudah disiapkan untuk mengangkut genteng. Koperasi menjadi ragu membayarkan biaya pengiriman karena tujuan akhir genteng belum jelas.Dalam dialog itu, jumlah truk yang belum menerima pembayaran juga diklarifikasi. Sebelumnya disebut sekitar 146 truk, tetapi setelah dilakukan pengecekan, jumlah yang belum dibayar disebut sekitar 85 truk.
“Yang belum dibayar berapa truk yang sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih,” kata KDM.
“146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk,” kata Bupati Majalengka Eman Suherman.
KDM kemudian mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas belum siapnya tujuan pengiriman tersebut. Dari penjelasan yang diberikan, persoalan tersebut berkaitan dengan PPK di bawah Balai Besar Kementerian PKP yang menangani pelaksanaan teknis kegiatan. “Ini tanggung jawab siapa?” tanya KDM.
KDM pun menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah Pemprov Jabar tidak menyediakan dana untuk pembayaran sopir.Sebelumnya, Pemprov Jabar bersama Pemkab Majalengka telah memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi yang mengoordinasikan pengadaan genteng dari para pengrajin.
Herman menjelaskan, koperasi memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Majalengka. Dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung pemenuhan pesanan genteng dalam program Gentengisasi.“Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer,” kata Herman.
Namun, KDM menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi karena sejak awal pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas kepada para pengrajin, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar SNI hingga dukungan pembiayaan.
“Peran kita sebagai pemerintah kan saya sudah jelas. Satu, jalan menuju lokasi di-hotmix biar mobil angkut genteng tidak pecah. Dua, diasuransikan. Tiga, koperasinya dikasih pinjaman. Empat, dicarikan…” ujar KDM.
KDM juga meminta agar pola distribusi ke depan diperbaiki. Menurutnya, jika tujuan pengiriman sudah jelas, pengrajin dan pabrik genteng seharusnya dapat mengirimkan produk secara langsung ke toko atau lokasi penerima sehingga tidak menambah rantai distribusi dan biaya.
Persoalan ini juga menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan program Gentengisasi yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten, koperasi, pengrajin genteng dan toko bangunan.KDM menegaskan program tetap harus berjalan karena selain mendukung program perumahan, Gentengisasi juga menjadi upaya menggerakkan kembali industri genteng lokal di Jatiwangi dan Plered, Purwakarta.
Namun, ia meminta seluruh pihak memperbaiki koordinasi agar persoalan administrasi dan distribusi tidak kembali berujung pada keterlambatan pembayaran kepada sopir dan kernet.“Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kami lindungi,” tegasnya.
