CIAYUMAJAKUNING.ID – Praktik money politic masih menjadi kerawanan jelan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Sadarudin Parapat kepada detikJabar, Jumat (16/8/2024).
Usai menggelar pemetaan kerawanan jelang Pilkada serentak 2024, Bawaslu sebut terdapat sejumlah mitigasi dari sejumlah tahapan Pilkada.
Ia menjelaskan ada 3 aspek mitigasi yang sudah dilakukan pemetaan diantaranya tahapan kampanye, tahapan rekapitulasi dan tahapan pungut hitung.
“Kami sudah lakukan pemetaan kerawanan dan yang jadi konsen kami ada 3 aspek yang dilakukan mitigasi yakni tahapan kampanye, tahapan rekapitulasi dan pungut hitung,” ujarnya.
Untuk tahapan kampanye, ia kembali menjelaskan terdapat sejumlah potensi kerawanan diantaranya praktik money politic dan netralitas ASN seperti aoa yang terjadi pada Pilkada tahun 2018 yang lalu.
“Kalau kita melihat Pilkada 2018 yang lalu, ada dua kerawanan dalam tahapan kampanye diantaranya soal money politic dan netralitas ASN,” ucapnya.
Terkait kerawanan praktik money politic, pihaknya akan melakukan pengawasan melekat dalam setiap tahapan kampanye yang dilakukan oleh setiap peserta Pilkada.
“Selain itu kami juga terus melakukan sosialisasi terkait bahayanya money politic dan kalau untuk netralitas ASN kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya bisa mengawasi secara langsung,” tuturnya.
Sedangkan, pemetaan kerawanan pada tahapan pungut hitung. Ia menuturkan biasanya masih ada saja masyarakat yang tidak memiliki hak pilih tetapi diberikan hak pilih dan masyarakat luar Cirebon yang diberikan hak pilih.
“Tingkat titik kerawanan bisa terjadi dimana saja, hanya saja sudah melakukan pemetaan disejumlah titik kerawanan kecurangan disetiap TPS,” tegasnya.
“Saat ini kami juga sudah meminta kepada KPU untuk segera menyelesaikan terkait data pemilih ganda, karena September KPU harus sudah dilakukan penetapan DPT,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Hilmi Rivai dalam mendukung pelaksanaan Pilkada. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang disesuaikan dengan fiskal yang dimiliki dan dirasa cukup untuk menyelenggarakan.
“Untuk pelaksanaan Pilkada kami sudah mempersiapkan anggaran sebagai bentuk supporting pelaksanaannya,” kata Hilmi.
Terkait adanya pemetaan kerawanan Pilkada soal netralitas ASN, dirinya selaku Sekda akan terus memantau ASN dilingkungan Pemkab Cirebon agar netralitas ASN tetap terjaga.
“Kami juga akan menjaga netarlitas ASN, apalagi mantan dua pimpinan baik Bupati maupun Wakil Bupati sekarang mengikuti Pilkada,” tuturnya.
