DPRD Kota Cirebon Harap Pelaksanaan MBG Zero Accident

CIAYUMAJAKUNING.ID – Saat menggelar raker bersama BGN Kota Cirebon, SPPG se-Kota Cirebon, Dinkes, Disdik dan DLH di Griya Sawala, Kamis (6/11), Komisi III DPRD Kota Cirebon berharap pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik mengatkan rapat di gelar guna memastikan pelaksanaan program MBG nihil kecelakaan atau zero accident.

“Artinya, seluruh proses distribusi dan penyajian harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” ujarnya.

Menurut Fitrah jumlah porsi yang terlalu besar berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas hasil kerja para petugas SPPG.

“Kami merekomendasikan agar jumlahnya di batasi maksimal 2.000 porsi per SPPG, supaya beban kerja tidak terlalu berat dan kualitas tetap terjaga,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Yusuf menegaskan rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program MBG.

Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan program mengingat penerima manfaatnya terdiri dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil.

“SPPG harus bekerja sesuai standar BGN dan tetap bersinergi dengan sejumlah stakeholder seperti Dinkes, Disdik, serta DLH,” ujar Yusuf.

Korwil BGN Kota Cirebon Ashar Saputra memaparkan jika perkembangan pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon terus bertambah.

Jika pada Maret lalu terdapat dua SPPG yang beroperasi, maka hingga awal November jumlahnya telah mencapai 20 SPPG dari total kebutuhan 35 SPPG di lima kecamatan.

“Awal 2025 sempat di anggap lambat karena hanya ada dua SPPG hingga Juni. Namun saat ini sudah ada 20 SPPG yang beroperasi dan 15 lainnya dalam proses,” jelasnya.

Berikut rincian distribusi operasional SPPG di tiap kecamatan:

1. Kejaksan: 2 dari 6 dapur sudah beroperasi melayani 6.694 siswa
2. Kesambi: 7 dari 11 dapur sudah beroperasi melayani 24.236 siswa dan 2.063 penerima manfaat di posyandu
3. Harjamukti: 6 dari 11 dapur sudah beropreasi, melayani 20.646 siswa dan 714 penerima manfaat di posyandu
4. Lemahwungkuk: 4 dari 5 dapur sudah beroperasi, melayani 11.233 siswa dan 253 penerima manfaat di posyandu
5. Pekalipan: 1 dari 2 dapur sudah beroperasi, melayani 3.085 siswa dan 840 penerima manfaat di posyandu

“Pekalipan memang paling sedikit karena bukan wilayah pendidikan. Kami juga berencana membentuk dapur prototipe di Kalijaga yang di kelola BGN,” jelas Ashar.

Sementara itu, Kadinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty mengingatkan pentingnya menjaga standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

Ia menekankan proses penyajian makanan harus memperhatikan waktu penyimpanan dan kondisi pengiriman.

“Sesuai petunjuk teknis BGN, maksimal waktu dari makanan matang hingga di konsumsi penerima hanya empat jam,” uja Maria.

Oleh karena itu, lanjutnya, armada pengantar makanan perlu di fasilitasi AC supya kualitas makanan tetap terjaga. ***