Umum

Butuh Solusi untuk Atasi Krisis Kesehatan Negeri

Published

2 tahun ago

28 Oktober 2022

Oleh: Tawati

CIAYUMAJAKUNING.ID – Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar) mencatat per 20 Oktober 2022 terdapat 25 kasus gagal ginjal akut pada anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jabar Ryan Bayusantika Ristandi menuturkan, dari 25 kasus itu, 15 penderita diantaranya meninggal dunia.

Sungguh sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan.

“Kami bekerjasama dengan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) terus berkoordinasi dalam penanganan wabah ini,” kata Ryan, Jumat (21/10) lalu.

Faktor Penyebab
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ahli epidemiologi, IDAI, farmakolog dan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puslabfor Polri) tengah melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti dan faktor resiko yang menyebabkan gangguan gagal ginjal akut.

Pmeriksaan dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien dan untuk sementara, ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut atipikal.

Saat ini, Kemenkes dan BPOM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor resiko lainnya.

Guna meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kemenkes juga sudah meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk sementara tidak meresepkan dulu obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup, sampai hasil penelusuran dan penelitian ini tuntas.

Kemenkes juga meminta agar seluruh apotek sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk cair/sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas.

Akar Masalah
Melihat fakta hari ini, kesehatan anak tidak memiliki jaminan yang pasti di negeri ini dan penyediaan obat yang aman bagi mereka serta penanganan paparan penyakit masih menjadi PR besar.

Dibutuhkan perhatian yang serius, karena kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di negeri ini sudah begitu banyak memakan korban.

Keselamatan jiwa yang menjadi salah satu hal penting pada anak-anak menjadi terancam, bahkan salah satu dari maqashid asy-syari’ah (tujuan syariah) salah satunya adalah hifzh an-nafs, yakni menjaga jiwa.

Islam mengajarkan bahwa nyawa manusia begitu berharga dan harus diutamakan.

Oleh sebab itu, menjaga kesehatan hidup merupakan perkara pokok yang harus menjadi perhatian negara. Apalagi negara ibarat junnah, atau perisai bagi rakyatnya.

Rasulullah SAW dalam riwayat An-Nasa’i dan Tirmidzi, bersabda:

“Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang Mukmin tanpa hak.”

Dengan jumlah kasus dan kematian yang cukup banyak, maka perlu kiranya bagi negara untuk menetapkan berbagai langkah komprehensif, baik terkait dengan langkah antisipasif, pencegahan maupun penatalaksanaan.

Mitigasi juga perlu dilaksanakan secara komprehensif dan integratif guna terkait menemukan penyebabnya.

Langkah Penyelesaian
Jika telah diketahui penyebabnya, perlu langkah-langkah lanjutan untuk memastikan keamanan suatu produk.

Penetapan standarisasi produk yang aman untuk kesehatan dan tentu saja halal adalah menjadi tanggung jawab negara.

Keselamatan nyawa harus menjadi perhatian utama dan tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi.

Edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar deteksi dini dapat diterapkan dan mencegah keterlambatan mencari upaya pengobatan.

Penanganan terhadap penderita penyakit ini juga harus optimal dan maksimal serta biaya layanan kesehatan ditanggung oleh negara, karena dalam pandangan Islam mewujudkan kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara.

Begitu pun penyediaan layanan kesehatan yang lengkap dan mudah dijangkau adalah tanggung jawab negara.

Berbagai sarana yang terbatas termasuk hemodialisa yang menjadi satu kebutuhan mendesak saat ini menunjukkan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan untuk rakyat.

Peran Negara
Langkah-langkah ini, tentu sangat membutuhkan peran negara secara nyata, karena negaralah yang memiliki kekuatan dan kewenangan besar, termasuk dalam penyediaan anggaran, pembangunan sarana layanan kesehatan dan juga penentuan regulasi.

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam melayani kebutuhan rakyat dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang kesehatan, mulai dari promotif, preventif dan kuratif juga rehabilitatif dengan harga murah bahkan gratis.

Semua itu tidak akan terwujud dalam sistem hari ini, dimana sistem kesehatan kapitalisme jelas gagal dalam melindungi generasi dari paparan penyakit dan jaminan obat aman konsumsi.

Dalam sistem kapitalisme, ketersediaan layanan kesehatan yang gratis dan mudah dijangkau adalah ibarat harapan kosong yang mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, rakyat harus menyediakan dana sendiri.

Bahkan, ungkapan ‘orang miskin dilarang sakit’ pun seolah menjadi pembenar akan jauhnya layanan kesehatan bagi rakyat miskin di negeri ini.

Padahal, sehat adalah hak semua manusia yang harus didapatkan dan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Kembali pada Islam
Satu-satunya harapan adalah dengan kembali kepada sistem kesehatan Islam, karena hanya itulah satu-satunya solusi untuk mengatasi krisis kesehatan yang menimpa negeri ini.

Dalam sistem Islam, negara akan hadir menumbuhkan semangat rakyatnya untuk meningkatkan kapasitas diri, diantaranya untuk memberi kontribusi bagi umat, juga membangun opini publik tentang sistem kesehatan yang merawat dan melindungi kehidupan manusia.

Negara juga akan membangunkan kesadaran umat tentang perlunya mereposisi diri dengan menjalankan pola kehidupan masyarakat sesuai tuntunan Islam.

Negara akan mengambil peran besar dalam pengelolaan riset dalam bidang kesehatan, yakni menjadikan arah riset didedikasikan untuk penduduk bumi.

Wallahu a’lam bishshawab. ***

*Penulis adalah seorang aktivis muslimah dan revowriter asal Kabupaten Majalengka.