Umum

Kampung KB Janur Kuning, Jurus Pemkot Cirebon Atasi Pengendalian Penduduk

Published

2 tahun ago

25 November 2022

CIAYUMAJAKUNING.ID : Pemkot Cirebon resmi memiliki tempat yang dijadikan salah satu pusat pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga bersama masyarakat.

Lokasinya berada di Rw 05 Kebon Kelapa Timur Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Kampung ini diresmikan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Janur Kuning.

“Bersama-sama mewujudkan Kampung KB yang berdaya saing dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati usai peresmian Kampung KB Janur Kuning di Baperkam RW 05 Kebonkelapa Timur, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kamis (24/11/2022).

Menurut dia, Kampung KB Janur Kuning membutuhkan intervensi program dari perangkat daerah terkait, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon saja.

Intervensi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

“Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan perangkat daerah lain bisa menjalankan program di Kampung KB tersebut,” ujarnya.

Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno mengungkapkan, Kampung KB Janur Kuning sebagai wadah bagi perangkat daerah untuk mengintervensi program, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Perangkat daerah bisa menjalankan program seperti pencegahan gizi buruk oleh Dinkes, rumah tidak layak huni oleh DPRKP dan intervensi program lain oleh perangkat daerah terkait lainnya,” ungkap Budi.

Setelah diresmikan, Kampung KB bisa langsung menjalankan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Seperti bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bisa keluarga lansia.

“Program Bangga Kencana bisa langsung berjalan dengan dibantu pengurus Kampung KB dan tim pendamping keluarga,” tuturnya.

Pihaknya juga telah merampungkan pemutakhiran data keluarga. Data ini nantinya akan menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pada 2023 mendatang. Sehingga program yang berjalan terarah dan tepat sasaran.