CIAYUMAJAKUNING.ID – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja evaluasi program kerja (proker) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tahun 2022 di ruang rapat gedung DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso menyoroti sejumlah proker prioritas DPRKP, salah satunya keterlambatan menyusun Perwali Rutilahu Nomor 31/2022 yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Kami menyayangkan perwali (Peraturan Wali Kota) yang lambat, sampai memakan waktu hampir satu tahun,” ungkapnya usai rapat, Selasa (17/01).
Seharusnya tahun 2023 ini akan ada perbaikan 350 unit rutilahu usulan dari DPRD namun tidak bisa terlaksana karena khawatir saat itu aturannya belum selesai.
Kendati demikian, sebagai uji coba pelaksanaan perbaikan rutilahu dari APBD, kuota di batasi hanya untuk 34 unit.
Selain dari APBD Kota Cirebon, bantuan perbaikan rutilahu juga di dapat dari Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah pusat dan Bantuan Gubernur (Bangub).
Dari sumber bantuan itu, Karso berharap, penerima bantuan renovasi rutilahu di Kota Cirebon akan lebih banyak.
Sebab, dari daftar tunggu penerima program rutilahu di Kota Cirebon mencapai 4.800 unit rumah.
Komisi II juga akan mengatur kembali kuota penerima perbaikan rutilahu dan besaran nominal bantuan.
Dalam perwali tertuang, program perbaikan rutilahu masuk dalam kategori bantuan sosial sehingga besaran nominal hanya Rp 15 juta.
Pihaknya juga akan menggelar rapat untuk menentukan besaran harga material dan upah tukang.
Program DPRKP lainnya adalah penataan kawasan kumuh, perbaikan drainase pemukiman, dan kewajiban pemeliharan terhadap 12 Prasarana Sarana Utilitas (PSU).
“Satu lagi, pembuatan tugu di perempatan Jalan Gunung Sari yang akan jadi salah satu ikon Kota Cirebon,” ujar Karso. ***
