Ekbis

Komisi II DPRD Kota Cirebon Gaet Empat SKPD Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2024

Published

1 tahun ago

6 November 2023

CIAYUMAJAKUNING.ID – Karena di nilai berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, Komisi II DPRD Kota Cirebon menggandeng empat SKPD, guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2024, di Griya Sawala Gedung DPRD, Rabu (01/11).

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Karso mengatakan keempat SKPD yang di undang antara lain BPKPD, DKPPP, DPUTR dan DPRKP Kota Cirebon.

Saat memimpin rapat, ia mengatakan masih terjadi fluktuasi anggaran 2023 dari masing-masing SKPD.

“Harapannya semua program di 2023 terlaksana, termasuk pokir (pokok pikiran). Sampai hari ini pokir tahap satu dari 5 miliar baru ter-SPK-kan 1 miliar,” jelas Karso.

Ia juga mengimbau perihal penerbitan SPK dapat rampung pada 17 November sehingga sisa anggaran Rp11 miliar selesai sebelum 20 Desember.

“Mudah-mudahan bisa selesai, karena versi BPKBD dananya sudah disiapkan,” harap Karso.

Beberapa SKPD, ujarnya, masih belum mencapai sasaran pendapatan asli daerah (PAD), seperti DKPPP yang belum mengalami kenaikan signifikan.

“Memang ada perkembangan 25 persen. Sistem pembayaran juga sudah menggunakan QRIS dan di targetkan mencapai 700 juta hingga akhir Desember,” kata Karso.

Sementarai itu, Sekretaris Komisi II Dody Ariyanto menyoroti salah satu program DPRKP terkait adanya usulan masyarakat terhadap 391 unit rutilahu.

Menurutnya, hal itu mesti menjadi atensi khusus supaya tidak ada pelanggaran.

“Untuk BPKBPD, dengan adanya perda PDRD membuat proyeksi PAD meningkat sehingga ada harapan program dapat berjalan maksimal,” kata Doddy.

Pada program DPUTR, ia berharap kepala dinas mampu menyelesaikan masalah tunda bayar sehingga tidak membebani APBD 2024.

“Karena nantinya berdampak pada beban APBD, jadi terseok-seok,” tutur Doddy.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon Elmi Masruroh berjanji akan terus meningkatkan PAD khususnya dari sektor tempat pelelangan ikan (TPI) hingga akhir tahun 2023.

Ia optimsitis PAD tahun 2023 di atas 50 persen, dan di awal tahun 2024 juga pihaknya akan menekankan terus supaya tidak terulang.